\n Syamsuri <\/a>
\n –<\/span> 10 July 2026 | 09:07<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Polisi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/09\/436006d2cab6.jpg\")
\n <\/div>\nTampak depan kantor Polres Situbondo. (Foto : Istimewa)<\/p>\n
SUARA INDOBESIA, SITUBONDO – <\/b>Langkah penegakan hukum terhadap tata kelola keuangan negara di tingkat desa kembali ditegaskan oleh Kepolisian Resor (Polres) Situbondo.\u00a0<\/span><\/p>\n Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) resmi menetapkan dua figur penting dalam pemerintahan Desa Jangkar sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 dan 2021.<\/p>\n Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, melalui Kasatreskrim AKP Selimat, mengonfirmasi bahwa penyidik telah merampungkan berkas perkara terkait.<\/p>\n Langkah ini menjadi babak baru pasca-temuan audit internal yang mengindikasikan adanya kerugian negara sebesar Rp 289.284.608,96 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2,42 miliar.<\/p>\n “Dalam waktu dekat, berkas perkara ini akan segera kami limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi kelanjutan proses peradilan,” ungkap AKP Selimat, Kamis (9\/7\/2026).<\/p>\n Ketimpangan Tata Kelola dan Temuan Penyidikan mendalam mengungkap adanya deviasi dalam mekanisme pengelolaan anggaran.\u00a0<\/p>\n Berdasarkan data kepolisian, pengelolaan dana desa selama dua tahun anggaran tersebut ditengarai berjalan tanpa melibatkan Tim Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (TPKPKD).<\/p>\n Anggaran ini memicu rentetan kejanggalan di lapangan. Selain masalah prosedural, tim penyidik menemukan bukti fisik berupa kekurangan volume pada sejumlah proyek infrastruktur desa.<\/p>\n Penemuan ini diperkuat dengan indikasi penggunaan nota belanja fiktif atau dipalsukan guna meloloskan laporan pertanggungjawaban.<\/p>\n Atas dasar bukti-bukti tersebut, otoritas penyidik menetapkan Kepala Desa Jangkar berinisial M, serta Bendahara Desa berinisial WF, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum.<\/p>\n Atas tindakan tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.<\/p>\n AKP Selimat menegaskan bahwa penuntasan kasus ini bukan sekadar penegakan hukum normatif, melainkan bagian dari visi besar institusi dalam mendorong terciptanya clean government di tingkat akar rumput.<\/p>\n “Langkah hukum ini adalah perwujudan komitmen kami untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi masyarakat, bukan bagi kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.<\/p>\n Dalam kesempatan itu, AKP Selimat turut mengetuk kesadaran kolektif warga untuk aktif dalam pengawasan partisipatif.<\/p>\n Masyarakat diimbau tidak ragu melaporkan segala bentuk indikasi penyimpangan anggaran melalui layanan Call Center Polri 110 yang siaga 24 jam demi menjaga transparansi pembangunan daerah. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syamsuri <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n