\n Bahrullah <\/a>
\n –<\/span> 13 July 2026 | 15:07<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Ijen](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/13\/6d955cdc9ed6.jpg\")
\n <\/div>\nSuasana diskusi santai dan silaturahmi Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir dengan warga bersama sejumlah tokoh masyarakat di salah satu rumah warga di Kecamtan Sempol, Kabupaten Bondowoso, membahas berbagai isu dan aspirasi masyarakat setempat.<\/p>\n
BONDOWOSO –<\/b> Kawasan Kecamatan Sempol-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menjadi percontohan pelepasan tanah Perhutani selama puluhan tahun ditempati warga menjadi tanah dengan status hak kelola.<\/p>\n
Selama bertahun-tahun, ribuan warga di lereng Ijen hidup di atas lahan berstatus kawasan hutan tanpa kepastian hukum.\u00a0<\/p>\n
Rumah berdiri, keluarga tumbuh, namun tanah yang mereka tempati tetap tercatat sebagai milik negara.<\/p>\n
Kini, harapan itu mulai menemukan jalan keluar. Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, turun langsung mengawal proses validasi dan verifikasi usulan pelepasan kawasan hutan tanah Perhutani yang selama ini menjadi permukiman masyarakat di Kecamatan Ijen, Binakal, Botolinggo hingga sejumlah wilayah lainnya.<\/p>\n
“Selama ini masyarakat membangun rumah di atas tanah yang masih berstatus kawasan hutan. Karena status lahannya belum dilepaskan, mereka tidak memiliki kepastian hukum maupun sertifikat hak kelola,” kata Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir melalui sambungan telepon, Senin (13\/7\/2026).<\/p>\n
Proses tersebut dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Yogyakarta sebagai tindak lanjut atas usulan pelepasan kawasan hutan tanah Perhutani yang selama puluhan tahun telah berubah fungsi menjadi permukiman warga.<\/p>\n
Dhafir menegaskan, hampir seluruh kawasan di Kecamatan Ijen selama ini merupakan tanah negara yang berada di bawah pengelolaan Perhutani, PTPN maupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).<\/p>\n
Akibatnya, masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di wilayah tersebut praktis tidak memiliki tanah dengan status hukum yang jelas.<\/p>\n
Menurut Ahmad Dhafir, secara administratif banyak wilayah di Bondowoso masih tercatat sebagai tanah yang dikelola Perhutani maupun instansi lainnya, meski dalam kenyataannya telah lama menjadi tempat tinggal masyarakat.<\/p>\n
Wilayah yang diusulkan untuk dilepaskan tersebut tersebar di Kecamatan Ijen, khususnya Sempol dan Kalianyar, kemudian Kecamatan Binakal, Botolinggo, serta sejumlah desa lain yang menghadapi persoalan serupa.<\/p>\n
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso kemudian mengajukan pelepasan kawasan tersebut kepada pemerintah pusat agar masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut memperoleh legalitas atas tempat tinggal mereka.<\/p>\n
Usulan tersebut kini telah memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan. Saat ini prosesnya memasuki tahap validasi, verifikasi dan pengukuran ulang oleh tim BPKH Yogyakarta bersama instansi terkait.<\/p>\n
“Saya ikut mengawal langsung proses di Kecamatan Ijen. Setelah mendapat persetujuan Menteri, sekarang dilakukan pengukuran ulang sebagai dasar penerbitan sertifikat hak kelola,” ujarnya.<\/p>\n
Proses serupa juga berlangsung di Kecamatan Binakal dan Botolinggo. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan dan pengukuran terhadap lahan-lahan yang diusulkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan.<\/p>\n
Hasil pengukuran tersebut nantinya menjadi dasar pengajuan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika seluruh tahapan selesai, masyarakat akhirnya akan memiliki legalitas atas tanah yang selama ini mereka tempati.<\/p>\n
“Setelah sertifikat hak kelola terbit, masyarakat memiliki kepastian hukum. Ada mekanisme yang harus dipatuhi, seperti batas patok tidak boleh dipindahkan dan hak atas tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain karena status awalnya masih berupa hak kelola. Setelah memenuhi ketentuan dan jangka waktu tertentu kurang lebih 10 tahun, maka statusnya dapat diusulkan menjadi hak milik atau tanah Sertifikat Hak Milik (SHM),” jelasnya.<\/p>\n
“Selama ini saya selalu menyampaikan bahwa di kawasan Ijen hampir tidak ada sejengkal tanah yang berstatus milik rakyat. Yang ada adalah tanah negara, baik yang dikelola Perhutani, PTPN maupun BKSDA. Karena itu saya mengawal langsung proses ini,” ungkapnya.<\/p>\n
Apabila seluruh tahapan pelepasan kawasan hutan selesai, maka untuk pertama kalinya masyarakat di kawasan Ijen akan memiliki tanah dengan status hak kelola hasil pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah.<\/p>\n
“Saya berharap proses ini terus berjalan hingga masyarakat benar-benar menerima sertifikatnya. Pengajuan yang ada memang belum seluruhnya disetujui, sehingga kami akan terus mengawal usulan-usulan berikutnya agar semakin banyak warga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun,” pungkas Ahmad Dhafir.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Satria Galih Saputra<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n