\n
![\"Sidang](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/22\/113f8bffe571.jpg\")
\n <\/div>\nPuluhan narapidana saat mengikuti Sidang TPP usulan remisi dan hak integrasi di Lapas Gunungsitoli, Sumatra Utara. (Foto: Zebua\/Suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, GUNUNGSITOLI \u2013 <\/strong>Sebanyak 169 driver di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli, Sumatera Utara masuk dalam pembahasan usulan Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana Tahun 2026.<\/span><\/span><\/p>\n Di saat yang sama, delapan warga binaan juga mengusulkan memperoleh hak integrasi melalui program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).<\/span><\/span><\/p>\n Pembahasan itu dilakukan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang digelar di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Rabu (<\/span><\/span>22\/7\/2026).<\/span><\/p>\n Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, dan didampingi Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Josua Ginting, bersama jajaran Tim Pengamat Pemasyarakatan.<\/span><\/span><\/p>\n Sidang TPP tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2026 tentang penguatan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelatihan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian layanan pemberian hak bersyarat.<\/span><\/span><\/p>\n Dalam pembahasan, Tim Pengamat Pemasyarakatan mengkaji usulan pemberian remisi terhadap 169 penghargaan.<\/span><\/span><\/p>\n Dari jumlah tersebut, 38 orang merupakan penerima remisi pertama, sedangkan 131 pengirim lainnya yang mengusulkan menerima remisi lanjutan.<\/span><\/span><\/p>\n Selain membahas remisi, sidang juga mengkaji usulan hak integrasi bagi delapan kualifikasi yang dinilai telah memenuhi persyaratan awal untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB) maupun Cuti Bersyarat (CB) sesuai ketentuan yang berlaku.<\/span><\/span><\/p>\n Kepada wartawan Suara Indonesia, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, mengatakan Sidang TPP menjadi tahapan penting sebelum usulan remisi maupun hak integrasi diproses lebih lanjut.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cSetiap usulan kami bahas secara menyeluruh melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tujuannya memastikan warga seluruh binaan yang diusulkan benar-benar memenuhi syarat administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d ujar Sahat.<\/span><\/span><\/p>\n Ia menegaskan, pemberian remisi maupun hak integrasi bukanlah hak yang diberikan secara otomatis kepada warga binaan. Seluruh proses harus melalui penilaian, verifikasi, dan pembahasan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan sebelum lolos ke tahapan berikutnya.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cKami ingin masyarakat memahami bahwa remisi, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Bersyarat diberikan melalui mekanisme yang objektif dan transparan. Semua ada proses, sehingga setiap usulan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d tambahnya.<\/span><\/span><\/p>\n Kehadiran Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam sidang tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fungsi pelatihan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pemberian hak warga binaan di lingkungan pemasyarakatan. (*)<\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arozatulo Zebua<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n