\n
![\"Dilema](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/23\/3dd179807c07.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir (Adeng). (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG – <\/b>Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Malang menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi, namun menolak keras jika program tersebut harus mengorbankan aset daerah melalui mekanisme hibah tanah wajib.<\/p>\n
Rencana strategis pemerintah pusat ini mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur memanfaatkan aset Pemkab Malang seluas 59.491 meter persegi serta Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Dampit.<\/p>\n
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan komitmennya terhadap perluasan akses pendidikan. <\/p>\n
“Kami mendukung lahir batin program strategis Presiden untuk membangun sekolah, karena pendidikan adalah jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya, Kamis (23\/7\/2026).<\/p>\n
Meski mendukung esensi program, Fraksi PDIP memberikan catatan kritis terkait wacana pemindahan status kepemilikan aset tanah daerah kepada Kementerian Sosial maupun Kementerian Pendidikan. <\/p>\n
Kader Banteng yang akrab disapa Adeng ini menilai program pusat di daerah tidak harus selalu berujung pada pelepasan kepemilikan aset.<\/p>\n
“Tidak harus melalui hibah. Banyak mekanisme hukum lain yang bisa digunakan tanpa harus mengubah status kepemilikan tanah daerah,” jelas Adeng. <\/p>\n
Ia bahkan menganalogikan situasi ini dengan hubungan keluarga yang janggal.\u00a0“Mosok bapak membangun rumah di atas tanah anaknya, kemudian anaknya harus menghibahkan tanah itu dulu kepada bapaknya. Kita harus berpikir jernih,” cetusnya.<\/span><\/p>\n Lebih lanjut, kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan tuntutan pusat agar daerah memperkuat kemandirian fiskal di tengah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). <\/p>\n Menurutnya, daerah tidak akan bisa mandiri jika ruang kewenangan dipersempit dan aset operasionalnya terus dikurangi.<\/p>\n Ia juga mempertanyakan mengapa kementerian terkait tidak mengoptimalkan aset milik pemerintah pusat sendiri yang tersebar di daerah. Ditambah lagi, proses pelepasan aset pusat untuk kepentingan daerah sering kali berjalan sangat lambat dan rumit.<\/p>\n “Ini menjadi pertanyaan keadilan. Contohnya aset kawasan Balekambang yang hingga kini belum diserahkan ke Pemkab Malang meski sudah puluhan tahun,” ungkapnya.<\/p>\n Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten Malang, disepakati bahwa legislatif hanya menyetujui pembangunan fisik sekolah untuk rakyat, namun secara tegas tidak memberikan lampu hijau bagi persetujuan Hibah Aset.<\/p>\n Adeng juga mewanti-wanti agar program mulia ini tidak dijadikan panggung pencitraan bagi para pejabat birokrasi, baik di tingkat kementerian maupun kepala dinas, yang justru mengorbankan kedaulatan daerah.<\/p>\n “Saya yakin Presiden tidak pernah memerintahkan daerah wajib menghibahkan tanahnya. Jangan sampai para ‘pembantu kekuasaan’ membuat kebijakan tambahan yang membebani daerah. Semangat pendidikan harus berjalan, tetapi aset daerah wajib dihormati,” tutupnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n