\n
![\"Keluarga](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/23\/273e75932edc.png\")
\n <\/div>\nTim Kuasa Hukum dr. Icha Pakaenoni Victor Emanuel Manbait, SH dan Arif Rachman, SH. (Foto: Tahoni\/suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, TTU<\/strong><\/span> –<\/b> Keluarga almarhumah\u00a0<\/span>dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni<\/span> mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD\u00a0TTU untuk segera\u00a0menuntaskan penanganan\u00a0dugaan pelanggaran etik\u00a0Anggota DPRD dalam kasus intimidasi dr. Icha Pakaenoni.<\/span><\/p>\n Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum keluarga, Victor Manbait kepada wartawan<\/span>, Jumat (24\/7\/2026).<\/span><\/p>\n “Kami mendesak Badan\u00a0Kehormatan DPRD TTU\u00a0untuk segera menyelesaikan\u00a0proses pemeriksaan dan\u00a0menetapkan rekomendasi\u00a0sesuai ketentuan yang\u00a0berlaku,” tegas Victor.<\/span><\/p>\n “Keputusan yang\u00a0diambil hendaknya didasarkan\u00a0pada fakta, bukti, dan prinsip\u00a0keadilan, sehingga memberikan\u00a0kepastian hukum dan\u00a0kepastian etik bagi\u00a0seluruh pihak,” lanjutnya.<\/span><\/p>\n Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Terdapat\u00a0<\/span>sejumlah temuan oleh Tim Investigasi Kementerian\u00a0Kesehatan, Tim Investigasi\u00a0Kementerian Dalam Negeri,\u00a0serta Tim Joint\u00a0Investigasi Polda Nusa\u00a0Tenggara Timur yang menyatakan bahwa dalam kasus tersebut\u00a0<\/span>telah terjadi\u00a0peristiwa intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni(\u00a0dr. Icha Pakaenoni\u00a0) pada 13 Juni\u00a02024 di ruang\u00a0IGD RSUD Kefamenanu\u00a0(RS Leona).<\/span><\/p>\n Adapun intimidasi yang berujung korban mengalami trauma hingga meninggal dunia ini, dilakukan oleh tiga anggota DPRD\u00a0Kabupaten Timor Tengah\u00a0Utara (TTU) diantaranya Norbertus Tubani, Therensius Lazakar dan Veronika Lake sebagai\u00a0pihak yang dilaporkan.<\/span><\/p>\n Menurut Viktor, fakta tersebut semakin\u00a0mempertegas bahwa persoalan\u00a0ini bukan sekadar\u00a0dugaan, melainkan telah\u00a0menjadi objek pemeriksaan\u00a0oleh berbagai institusi\u00a0negara yang berwenang. <\/span><\/p>\n Selain itu, dr. Icha Pakaenoni semasa\u00a0hidupnya\u00a0juga telah menyampaikan\u00a0pengaduan resmi kepada\u00a0Badan Kehormatan DPRD\u00a0TTU pada 22\u00a0Juni\u00a02024 melalui pihak keluarha agar dugaan\u00a0pelanggaran kode etik\u00a0tersebut diproses sesuai\u00a0mekanisme yang berlaku.<\/span><\/p>\n Namun hingga saat\u00a0ini, Badan Kehormatan DPRD\u00a0TTU belum juga\u00a0menetapkan rekomendasi\u00a0atas penanganan perkara\u00a0tersebut. Kondisi ini\u00a0menimbulkan pertanyaan\u00a0publik mengenai komitmen\u00a0Badan Kehormatan dalam\u00a0menjalankan fungsi penegakan\u00a0kode etik secara\u00a0independen, profesional, dan berkeadilan.<\/span><\/p>\n “Kami menilai adanya keterlambatan\u00a0penyelesaian perkara etik\u00a0ini telah melukai\u00a0rasa keadilan keluarga\u00a0dr. Icha Pakaenoni, masyarakat Kabupaten TTU, serta para tenaga\u00a0kesehatan yang ikut\u00a0merasakan dampak dari\u00a0peristiwa tersebut,” ungkap Victor.<\/span><\/p>\n Ia juga mengatakan penundaan dalam pengambilan keputusan terkesan BK DPRD TTU berupaya menyelamatkan ketiga oknum DPRD TTU ketimbang menjaga marwah dan integritas lembaga DPRD. <\/span><\/p>\n “Penundaan yang terus\u00a0berlangsung ini berpotensi\u00a0menimbulkan kesan bahwa\u00a0Badan Kehormatan lebih\u00a0mengutamakan kepentingan\u00a0anggota DPRD yang\u00a0dilaporkan daripada menjaga\u00a0integritas, kehormatan,\u00a0dan marwah lembaga\u00a0DPRD sebagai representasi\u00a0rakyat,” jelas Victor.<\/span><\/p>\n Menurutnya, DPRD merupakan\u00a0lembaga yang dibangun\u00a0atas dasar kepercayaan\u00a0publik. Oleh karena\u00a0itu, Badan Kehormatan\u00a0memiliki tanggung jawab\u00a0moral dan kelembagaan untuk menegakkan\u00a0kode etik secara\u00a0objektif, tanpa memandang\u00a0status maupun jabatan\u00a0pihak yang diperiksa. <\/span><\/p>\n “Penegakan kode etik\u00a0merupakan fondasi penting dalam\u00a0menjaga kehormatan lembaga\u00a0sekaligus memulihkan kepercayaan\u00a0masyarakat,” ujar Victor.<\/span><\/p>\n Victor menambahkan, masyarakat berhak\u00a0memperoleh kepastian bahwa\u00a0setiap dugaan pelanggaran\u00a0etik oleh penyelenggara\u00a0negara diproses secara terbuka, profesional, dan akuntabel. <\/span><\/p>\n “Penegakan etika tidak\u00a0boleh tunduk pada\u00a0kepentingan politik\u00a0ataupun hubungan kolegial, melainkan harus berpihak\u00a0pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik,” pungkasnya. (*)<\/span> \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
<\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Rolandus Tahoni<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n