\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/07\/28\/da174183ad96.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq. (Foto: Aditya Mahatva Yodha\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG – <\/b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang memberikan atensi serius terhadap sengkarut tata kelola pendidikan di wilayahnya. Terdapat tiga poin krusial yang disorot, yakni karut-marut data pokok pendidikan (Dapodik), penataan formasi guru, hingga mangkraknya aset gedung eks Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan.<\/p>\n
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru Dinas Pendidikan tahun ini, terdapat lebih dari 2.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Ironisnya, dari jumlah tersebut baru 508 GTT yang terdaftar di sistem Dapodik, sementara 1.113 GTT lainnya masih terabaikan.<\/p>\n
“Rekomendasi kami, tentu yang harus dilakukan adalah memasukkan semua GTT\/PTT yang tersisa ke dalam Dapodik. Karena ini nanti yang akan menjadi basis data kepegawaian yang bisa diserahkan ke Kementerian PAN-RB,” tegas Zia usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Malang, Selasa (28\/7\/2026).<\/p>\n
Zia mendesak Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Malang untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan terkait regulasi. <\/p>\n
Menurutnya, memasukkan data ke Dapodik bukan berarti otomatis mengangkat mereka menjadi ASN, melainkan bentuk pengakuan atas kerja keras mereka selama bertahun-tahun.<\/p>\n
Untuk proses verifikasi dan validasi (verval), Komisi IV menyarankan agar diserahkan langsung ke pihak sekolah yang lebih memahami kondisi riil di lapangan. <\/p>\n
“Setelah data klir, barulah basis data tersebut diserahkan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dikdasmen,” kata Zia.<\/p>\n
Selain masalah guru, DPRD juga menyoroti aset daerah berupa gedung eks kantor Korwil Pendidikan yang tersebar di 33 kecamatan. Sejak kelembagaan ini dibubarkan pada tahun 2025, mayoritas gedungnya terbengkalai dan tidak terpakai.<\/p>\n
DPRD merekomendasikan kepada Bupati Malang untuk segera menyerahkan aset-aset tersebut ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Sebagai solusinya, dewan mengusulkan pemanfaatan yang lebih efisien untuk koordinasi pengawas sekolah.<\/p>\n
“Cukup satu gedung per kawedanan atau daerah pemilihan (dapil) untuk koordinasi para pengawas pendidikan, sehingga total hanya butuh 7 gedung se-Kabupaten Malang,” pungkas Zia. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n