{"id":16742,"date":"2026-08-10T18:30:56","date_gmt":"2026-08-10T11:30:56","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/08\/10\/berikut-sejumlah-pertimbangan-perubahan-kua-ppas-tahun-anggaran-2026-sumenep\/"},"modified":"2026-08-10T18:30:56","modified_gmt":"2026-08-10T11:30:56","slug":"berikut-sejumlah-pertimbangan-perubahan-kua-ppas-tahun-anggaran-2026-sumenep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/08\/10\/berikut-sejumlah-pertimbangan-perubahan-kua-ppas-tahun-anggaran-2026-sumenep\/","title":{"rendered":"Berikut Sejumlah Pertimbangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 Sumenep"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n News<\/span>
\n \"Berikut\n <\/div>\n

Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim. (Foto: Istimewa) <\/p>\n

BERITA PLUS, SUMENEP \u2013 <\/b>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.\u00a0<\/p>\n

Sejumlah pertimbangan disebutkan menjadi dasar perubahan tersebut, mulai dari dinamika ekonomi hingga perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sumenep, dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026, Senin (10\/8\/2026).<\/p>\n

Wabup menjelaskan, perubahan KUA-PPAS merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus penyesuaian target pendapatan dan optimalisasi alokasi belanja prioritas.<\/p>\n

“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan wujud respons pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Imam Hasyim.<\/p>\n

Menurutnya, kondisi ekonomi makro yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri turut memengaruhi perlunya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Sumenep pada semester kedua 2026.<\/p>\n

Selain itu, perubahan sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur juga menjadi pertimbangan dalam penyesuaian anggaran daerah.<\/p>\n

Salah satunya berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. <\/p>\n

Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian pendapatan transfer untuk mengakomodasi tambahan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bidang pendidikan dan kesehatan.<\/p>\n

“Penyesuaian ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.<\/p>\n

Imam Hasyim menegaskan, perubahan KUA-PPAS memiliki posisi penting karena menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Melalui perubahan tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, sekaligus mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n

Wabup berharap tahapan berikutnya hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n

“Dan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026,” tutupnya.(*)<\/p>\n

\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Pewarta<\/strong><\/td>\n: Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n
Editor<\/strong><\/td>\n: Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

<\/p><\/div>\n