\n
![\"Pemkab](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/12\/118a30ed7ed3.jpg\")
\n <\/div>\nTim monev tembakau Pemkab Sumenep, saat melakukan pemantauan. (Foto: Istimewa) <\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP \u2013 <\/b>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengingatkan petani tembakau agar tidak terburu-buru memanen hasil tanamannya. <\/p>\n
Memasuki musim panen yang idealnya berlangsung pada Agustus hingga September, petani diminta menunggu tembakau mencapai tingkat kematangan yang sesuai agar kualitasnya tetap terjaga.<\/p>\n
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) Sumenep, Moh Ramli mengatakan, waktu panen menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan petani untuk menjaga mutu tembakau.<\/p>\n
\u201cPanen ketika memang sudah waktunya, sesuai usia dan teknik budidaya,\u201d kata Ramli, Selasa (11\/8\/2026).<\/p>\n
Menurutnya, tembakau yang dipanen sebelum matang berisiko mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi nilai jual ketika hasil panen masuk dalam proses pembelian.<\/p>\n
Karena itu, petani tidak hanya dituntut mengejar waktu panen, tetapi juga memastikan hasil yang dipasarkan memiliki kualitas sesuai dengan standar yang diharapkan pembeli.\u00a0\u201cKalau belum matang, jangan dipanen agar kualitasnya terjaga,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Ramli menilai kualitas hasil panen juga dapat menjadi modal bagi petani untuk memperkuat posisi tawar saat berhadapan dengan pembeli. Petani memiliki ruang untuk melakukan negosiasi berdasarkan mutu tembakau yang dihasilkan.\u00a0\u201cSilakan nego sesuai dengan kualitas barangnya,\u201d jelasnya.<\/span><\/p>\n Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) sebagai salah satu acuan bagi petani dan pembeli. Angka tersebut dapat menjadi gambaran mengenai harga yang menjadi titik tidak merugikan bagi petani.<\/p>\n Namun, harga dalam transaksi tetap dapat disesuaikan dengan kualitas tembakau dan kesepakatan kedua belah pihak. Ramli menegaskan, petani juga memiliki pilihan untuk tidak menjual hasil panennya apabila harga yang ditawarkan belum sesuai dengan yang diharapkan.\u00a0\u201cPetani boleh mempertahankan barangnya,\u201d ungkapnya.<\/span><\/p>\n Di sisi lain, pembeli tembakau diwajibkan mempublikasikan harga berdasarkan kualitas atau grade. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang akan diawasi pemerintah melalui Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan (Monev) pembelian tembakau.<\/p>\n Menurut Ramli, keterbukaan informasi harga dan kualitas akan membantu menciptakan proses transaksi yang lebih transparan. Dengan begitu, petani dapat mempertimbangkan harga yang ditawarkan berdasarkan mutu hasil panennya.<\/p>\n Pemkab Sumenep berharap petani memanfaatkan momentum musim panen dengan tetap memperhatikan kualitas. Sebab, hasil panen yang berkualitas tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai jual, tetapi juga memberikan petani posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan kesepakatan harga.<\/p>\n \u201cUntuk pembeli itu hanya mencantumkan tabel harga. Kalau petani memang belum merasa untung, punya hak untuk tidak dijual. Acuannya bupati sudah menetapkan titik impas,\u201d tandasnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n