\n
![\"Disnakkan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/12\/96a15c10eabf.jpg\")
\n <\/div>\nTampak dari depan kantor Disnakkan Bojonegoro. (Foto: Aji\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BOJONEGORO – <\/b>Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro menegaskan seluruh aktivitas pemotongan hewan wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) resmi milik pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin kualitas daging dan melindungi konsumen dari praktik ilegal seperti sapi gelonggongan.<\/span><\/p>\n Kabid Kesehatan Hewan Disnakkan Bojonegoro, Drh. Lutni Nur Rahman, menyatakan bahwa saat ini terdapat tiga RPH pemerintah yang beroperasi aktif.<\/p>\n “Ada tiga RPH milik pemerintah, yaitu di Kecamatan Padangan, Baureno (Borno), dan Trucuk,” ujarnya Kamis (13\/8\/2026).<\/p>\n Disampaikan, jika Pemerintah daerah memberikan garis tebal terkait regulasi penjagalan agar masyarakat mendapatkan komoditas yang aman dan halal seperti wajib di RPH, dimana semua pemotongan komersial harus di RPH, kecuali untuk keperluan acara keagamaan.<\/span><\/p>\n Kemudian dalam regulasi membolehkan RPH personal\/swasta jika memenuhi syarat, namun saat ini belum ada satu pun yang tersedia.<\/p>\n Adapun payung Hukum mengacu pada aturan pemotongan hewan ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<\/p>\n Selanjutnya berkaitan dengan retribusi Resmi, dimana setiap aktivitas pemotongan di RPH pemerintah dikenakan tarif retribusi resmi daerah.<\/p>\n Disnakkan mengaku telah berulang kali menggelar sosialisasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dari Polres Bojonegoro. Fokus utama sosialisasi adalah melarang keras praktik sapi gelonggongan karena menyiksa hewan (negatif animal welfare) dan merugikan konsumen secara materi.<\/p>\n Pihak dinas telah melakukan pembinaan berkala kepada sekitar 30 pengusaha jagal sapi yang tercatat di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, RPH rata-rata melayani aktivitas naik-turun hewan dari sekitar 10 pengusaha jagal.<\/p>\n “Pembinaan sudah kami lakukan maksimal, jika tetap ada pelanggaran, untuk tindak lanjut hukumnya kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polres,” ujarnya.<\/p>\n Kata Dr Lutfi, edukasi kepada para jagal terus diperkuat melalui sosialisasi rutin minimal satu kali dalam setahun, yang biasanya digelar menjelang Hari Raya Idul Adha.<\/p>\n Dirinya juga mengingatkan para pengusaha pemotongan sapi wajib mengantongi izin resmi yang pengurusannya menjadi ranah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP\/PTSP).<\/p>\n “Masyarakat atau pelaku usaha yang menemukan adanya dugaan praktik pemotongan ilegal di lapangan diimbau tidak tinggal diam,” tuturnya.<\/p>\n “Laporan bisa dilayangkan langsung ke Disnakkan untuk dilakukan pembinaan, atau segera dilaporkan ke Polres Bojonegoro jika mengarah ke tindak pidana,” pungkasnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aji Susanto<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n