\n
![\"10](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/15\/8f6bf3f558b2.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumenep, Hosnan Abrori. (Foto: suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP \u2013<\/b> Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumenep terus mendorong penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.<\/p>\n
Dari total 31 Propemperda yang telah diagendakan, sebanyak 10 Raperda kini berada dalam tahap fasilitasi atau telah diserahkan kepada gubernur untuk mendapatkan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).<\/p>\n
Ketua Bapemperda DPRD Sumenep Hosnan Abrori mengatakan, proses fasilitasi menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Perda. Sebab, materi Raperda harus dipastikan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.<\/p>\n
\u201cDi tahap fasilitasi nanti akan ada penyesuaian, agar tidak bertabrakan dengan aturan yang ada di atasnya,\u201d kata Hosnan, Jumat (14\/8\/2026).\u00a0<\/p>\n
Sepuluh Raperda yang masuk tahap fasilitasi tersebut meliputi Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Parkir, Reforma Agraria, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.<\/p>\n
Kemudian Raperda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang, perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, penyertaan modal BPRS Bhakti Sumekar, serta perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.<\/p>\n
Hosnan menjelaskan, selain 10 Raperda yang masih dalam tahap fasilitasi, terdapat tujuh Raperda yang saat ini masuk tahap pembahasan. <\/p>\n
Sementara satu Raperda, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, telah selesai.<\/p>\n
Bapemperda menargetkan seluruh tahapan penyusunan Raperda yang telah diagendakan dapat dituntaskan pada tahun ini. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti tahapan yang berlaku.<\/p>\n
\u201cYang lain sudah kita agendakan, semoga semua bisa selesai di Desember nanti. Tentunya semua itu ada tahapannya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Hosnan, penyelesaian Raperda pada tahun ini juga menjadi penting karena mekanisme penyusunan Propemperda saat ini tidak sepenuhnya dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.<\/p>\n
Daerah, kata dia, harus menyesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat Raperda yang telah masuk dalam Propemperda 2026 diupayakan dapat diselesaikan sesuai target.<\/p>\n
\u201cSekarang daerah tidak bisa memasukkan Prolegda sesuai kemauan dan kebutuhan kita. Ada kuota yang ditentukan provinsi,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, sejumlah Raperda dalam Propemperda 2026 juga merupakan agenda yang berkaitan dengan pembahasan tahun sebelumnya. <\/p>\n
Karena itu, Bapemperda berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga tidak ada Raperda yang kembali tertunda ke tahun berikutnya.\u00a0\u201cHarapannya di tahun ini akan selesai semuanya,\u201d tandas Hosnan. (*)\u00a0<\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n