\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 21 August 2026 | 12:08<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Tiga](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/21\/a251bf4de0ed.jpg\")
\n <\/div>\nPelayanan masyarakat di Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA – <\/b>Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Kabupaten Blora mulai menerapkan tiga transformasi pelayanan pertanahan yang diluncurkan Kementerian ATR\/BPN bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.<\/p>\n
Tiga transformasi tersebut meliputi layanan Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama, serta Organisasi Berbasis Wilayah.<\/p>\n
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah ATR\/BPN Blora Elvyn Bina Eka Kusuma mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.<\/p>\n
“Salah satu transformasi yang diperkenalkan adalah layanan Pengukuran Terjadwal. Masa tunggu pengukuran ditargetkan maksimal tujuh hari, sedangkan penyelesaian berkas ditargetkan dalam waktu lima hari,” kata Elvyn, Jumat (21\/8\/2026).<\/p>\n
Menurut dia, layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama juga memiliki target waktu penyelesaian yang lebih jelas, yakni maksimal 10 hari efektif.<\/p>\n
“Selain itu, terdapat layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama yang menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari efektif,” ujarnya.<\/p>\n
Elvyn menegaskan kepastian waktu menjadi salah satu hal penting dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan pertanahan.<\/p>\n
“Esensi pelayanan publik adalah memberikan kepastian kepada masyarakat. Masyarakat yang datang untuk mengurus layanan pertanahan harus mengetahui kapan prosesnya selesai,” katanya.<\/p>\n
Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
Sementara itu, transformasi Organisasi Berbasis Wilayah dilakukan melalui penataan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru pada 10 Kantor Pertanahan.<\/p>\n
“Penataan tersebut antara lain mengatur jabatan Kepala Seksi berdasarkan wilayah kecamatan atau kelurahan,” jelasnya.<\/p>\n
Elvyn memastikan tiga transformasi pelayanan tersebut sudah mulai diterapkan sehingga masyarakat Kabupaten Blora dapat memanfaatkannya sesuai jenis layanan dan persyaratan yang berlaku.<\/p>\n
“Transformasi itu sudah aktif. Jadi masyarakat Blora sudah bisa memanfaatkan kemudahan,” tambahnya.<\/p>\n
Sebelumnya, Menteri ATR\/Kepala BPN Nusron Wahid secara resmi meluncurkan tiga transformasi pelayanan pertanahan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17\/8\/2026).<\/p>\n
Dalam peluncuran tersebut, Nusron menyatakan layanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari efektif mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2026.<\/p>\n
“Dengan suasana yang baik pada 17 Agustus 2026 ini, saya nyatakan pelayanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari efektif diberlakukan mulai hari ini,” katanya dalam rilis BPN.<\/p>\n
Adapun layanan Pengukuran Terjadwal diberlakukan di 446 kantor pertanahan.
Nusron menekankan pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat sehingga pemerintah berkewajiban menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian.<\/p>\n
“Dengan penerapan tiga transformasi tersebut, pelayanan pertanahan diharapkan semakin mudah diakses masyarakat sekaligus memberikan kejelasan mengenai tahapan dan waktu penyelesaian layanan,” pungkasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n