\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 24 August 2026 | 20:08<\/span> –<\/span> Dibaca 4 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Proses](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/24\/bfa85f4c2db7.jpg\")
\n <\/div>\nTim kuasa hukum <\/p>\n
BERITA PLUS, JEMBER – Proses lelang tiga paket pekerjaan peningkatan jalan yang dilelang oleh Dinas PUPR Kabupaten Jember menuai persoalan.<\/p>\n
Kuasa hukum CV Alfatirena Persada Konstruksi dan CV Semeru Presisi, tengah mempersiapkan langkah gugatan karena mulai dari proses hingga pelolosan dinilai janggal.<\/p>\n
Proyek yang direncanakan akan digarap di Desa Lojejer Tamansari Perliman senilai 10,6 miliar rupiah. Sementara peningkatan jalan lain akan dibangun di Desa Glundengan, Tamansari yang diperkirakan menelan anggaran 12,4 miliar rupiah.<\/p>\n
Begitupun peningkatan jalan lain, tercantum di Curahmati menuju Dadapan sejumlaj 11,6 miliar rupiah. Dari ketiga paket proyek itu, dikalkukasi mencapai 34.686.306 297 rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.<\/p>\n
“Makanya kami hari ini melakukan nota keberatan dan nota banding untuk kemudian langsung kita gugat ke Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kejanggalan ini,” terang salah seorang kuasa hukum Ahmad Jaelani, SH.<\/p>\n
Adapun pihak tergugat, nantinya adalah Dinas PUPR Jember dan pejabat pembuat komitmen. “Tentu ada pihak lain yang akan menjadi turut tergugat,” sebutnya.<\/p>\n
Pihaknya mencontohkan, salah satu syarat tentang persoalan dump truck, persyaratan teknis lain dalam dokumen mini kompetisi, antara lain izin tambang, SIA atau SIO, dan KIR.\u00a0<\/p>\n
“Mereka meminta dasar kewenangan setiap persyaratan diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses evaluasi peserta,” sebutnya.<\/p>\n
Sebagai praktisi hukum dirinya mengaku heran, Pemkab Jember yang seharusnya mengutamakan rekanan putra daerah justru diduga meloloskan rekanan lain.<\/p>\n
“Patut diduga, ini ada dugaan pengkondisian. Klien kami putra daerah asli Jember dan NPWP Jember. Jika membayar pajak, dibayar di Jember,” sebutnya.<\/p>\n
Maka dari itu, sebagai kuasa hukum mereka akan menyoal itu karena ada indikasi penolakan kurang wajar dan kurang masuk akal.<\/p>\n
“Jika klien kami tidak memenuhi syarat, tolong sebutkan syarat yang mana. Padahal nilai tawar sudah sangat masuk akal, syarat administrasi semua memenuhi syarat. Bahkan, nomor satu. Justru ditolak,” herannya.<\/p>\n
Dari beberapa fakta-fakta hukum itulah, Ahmad Jaelani bersama kuasa hukum lain mendatangi PUPR Jember untuk menyampaikan nota keberatan.<\/p>\n
“Namun, selama 3 jam kami menunggu, kepala dinas tidak kunjung keluar. Ketika keluar, justru kami ada kesan diabaikan. Kami sangat menyayangkan itu,” sesalnya.<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n