\n
![\"Pelapor](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/26\/4500133076a2.jpg\")
\n <\/div>\nPenggiat anti korupsi Sumadi. (Foto: Erik Tanjung\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, MADIUN<\/strong> – <\/b>Pelapor dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Madiun 2021-2025, penggiat anti korupsi Sumadi, siap memberikan keterangan kepada kejaksaan Negeri Madiun.<\/span><\/p>\n Sumadi menegaskan\u00a0<\/span>akan membeberkan seluruh data laporanya, mulai dari temuan BPK dan potensi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar hingga adanya dugaan keterlibatan tiga pihak.<\/span><\/p>\n “Jika nanti saya dimintai keterangan oleh kejaksaan, akan saya beberkan semuanya, mulai dari temuan BPK terkait temuan tunjangan perumahan, dugaan niat jahat dari pihak-pihak yang terlibat, baik Tim anggaran, 45 angota DPRD, Kantor Jasa Penilai Publik maupun Pemerintah Daerah,” terang Sumadi, Rabu (26\/8\/2026) melalui sambungan telepon.<\/p>\n Ia berharap penyidik dari Kejaksaan Madiun bertindak tegas dan tidak ragu-ragu memeriksa semua pihak yang terlibat, terutama bagi inisiatornya.<\/p>\n “Saya akan mendesak penyidik untuk tidak ragu-ragu memeriksa seluruh anggota dewan,” tegas Sumadi.<\/p>\n Ia mendengar adanya upaya pengkondisian terhadap sejumlah awak media oleh pihak tertentu. Dia menyakini masih banyak jurnalis berintegritas yang akan mengawal kasus dugaan korupsi tunjungan perumahan DPRD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021-2025 yang dilaporkanya.<\/p>\n “Apabila info yang saya dapat benar, adanya pengkondisian pada sejumlah media untuk tidak memberitakan masalah korupsi ini, saya tidak khawatir. Nanti jika terbukti (A1) saya akan laporkan ke redaksinya,” katanya.<\/p>\n “Saya yakin Kajari dan jaksa sangat berintegritas dan akan menuntaskan kasus tersebut, seperti halnya di daerah lain yang pernah terjadi sebelumnya dan telah tertangani dengan baik hingga vonis dan berkekuatan hukum,” lanjut Sumadi.<\/p>\n Sumadi mengingatkan adanya kasus serupa di DPRD Kota Madiun periode 1999\u20132004. Waktu itu seluruh anggota DPRD termasuk pimpinan dan 2 Sekretaris Dewan divonis bersalah menjalani hukuman dipenjara dalam kasus korupsi dana APBD pos anggaran DPRD tahun 2002-2004 senilai Rp 8,3 miliar.<\/p>\n Adapun penyimpangannya meliputi tunjangan kesehatan, biaya rutin rumah dinas ketua, anggaran operasional, hingga dana jaring aspirasi masyarakat.<\/p>\n “Jadi Kejari tidak usah ragu-ragu. Pendahulunya telah memberikan contoh integritas saat menangani pelimpahan korupsi berjamaah DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002-2004. Saya yakin semangat itu masih ada pada para jaksa di Kejari Kabupaten Madiun sekarang,” pintanya.<\/p>\n Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun Sawung Rehtomo enggan berkomentar saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan 3 pihak yakni DPRD, TAPD, dan KJPP.<\/p>\n “Saya no comment Mas, itu bukan di zaman saya, dan saya baru masuk ini,” jawab Sawung singkat melalui sambungan telepon<\/p>\n Kasus ini mencuat setelah dilaporkan Sumadi ke Kejari Madiun pada 13 Agustus 2026. Ia mensinyalir ada kerugian negara hingga Rp 11 miliar.<\/p>\n Kasi Intel Kejari Madiun Muhamad Fikri Nuriana membenarkan telah menerima laporan tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak.<\/p>\n “Nanti tahapannya klarifikasi ataupun pemeriksaan-pemeriksaan keterangan maupun dokumen. Klarifikasi itu nanti kepada terlapor dan juga pelapor,” ujar Fikri, Selasa (18\/8\/2026).<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Prabasonta\/Erik P<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n