\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 30 August 2026 | 10:08<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"BPBD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/30\/cc239d90be81.jpg\")
\n <\/div>\nKepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Widodo. (Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA – <\/b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memetakan sebanyak 149 desa dan kelurahan yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026.<\/span><\/p>\n Kepala BPBD Kabupaten Blora Widodo mengungkap, ratusan wilayah\u00a0<\/span>tersebut tersebar di 15 dari 16 kecamatan di Kabupaten Blora.\u00a0<\/span><\/p>\n Hingga 28 Agustus 2026, distribusi air bersih telah menjangkau 113 desa dan kelurahan yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Minggu (30\/8\/2026).<\/p>\n Ia mengatakan pemetaan wilayah rawan kekeringan dilakukan sejak Juli 2026 berdasarkan laporan dari pemerintah kecamatan serta hasil pemantauan kondisi di lapangan.<\/p>\n \u201cDari hasil lapangan dan laporan dari kecamatan, ada 149 desa dan kelurahan yang memang berpotensi mengalami kekeringan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Menurut dia, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Oleh karena itu, BPBD harus menyiapkan langkah antisipasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi.\u00a0\u201cIni kemarau masih panjang. Diperkirakan nanti sampai bulan November,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n Di tengah meluasnya wilayah yang berpotensi terdampak, BPBD Blora juga menghadapi keterbatasan kemampuan distribusi air bersih akibat meningkatnya biaya operasional, terutama kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).<\/p>\n Widodo mengatakan BPBD sebelumnya memperkirakan mampu melakukan distribusi sekitar 1.300 tangki air. Namun, setelah dilakukan penghitungan kembali berdasarkan konsumsi BBM kendaraan operasional, jumlah tersebut diperkirakan hanya mampu mencapai sekitar 1.000 tangki hingga Oktober 2026.<\/p>\n \u201cKalau awalnya kami menganggarkan bisa mendropping sekitar 1.300 tangki, setelah dihitung berdasarkan konsumsi BBM yang sekarang, perkiraan saya sampai Oktober sekitar 1.000 tangki,\u201d tuturnya.<\/p>\n Dari jumlah tersebut, sebanyak 313 tangki bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora, sedangkan 156 tangki lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak.<\/p>\n Widodo belum dapat menyebutkan secara pasti total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kekeringan.\u00a0<\/p>\n Menurut dia, anggaran tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengadaan air, BBM kendaraan operasional, hingga perjalanan dinas.<\/p>\n Dengan jumlah wilayah yang berpotensi terdampak mencapai 149 desa dan kelurahan, keterbatasan distribusi air menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November.<\/p>\n Widodo menyebut Kecamatan Jati dan Banjarejo menjadi wilayah yang mengalami kondisi kekeringan cukup parah.<\/p>\n Di Kecamatan Jati, kondisi paling parah terjadi di Desa Pengkol dan Desa Jagung. Sementara di Kecamatan Banjarejo, hampir seluruh desa dilaporkan mengalami kekeringan.<\/p>\n \u201cKekeringan yang paling parah itu Kecamatan Jati, desanya Pengkol dan Jagung. Berikutnya Kecamatan Banjarejo, hampir semua desa mengalami kekeringan yang parah,\u201d katanya.<\/p>\n Menurut Widodo, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan kekeringan yang tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki.<\/p>\n BPBD mendorong pembangunan sumur bor serta pencarian sumber-sumber air baru sebagai solusi jangka panjang. Keberadaan sumber air permanen dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air setiap musim kemarau.<\/p>\n \u201cHarapan saya ke depan sumur bor menjadi prioritas. Kita nanti menganggarkan untuk mencari sumber-sumber itu, sehingga saat melakukan proposal, sumber-sumber itu sudah ada,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia mengatakan data dan titik sumber air yang telah terpetakan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah ketika mengajukan bantuan penanganan kekeringan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<\/p>\n Widodo menilai kondisi kekeringan pada 2026 jauh lebih parah dibandingkan 2025.\u00a0BPBD Blora bahkan tidak melakukan distribusi air bersih karena kondisi kemarau cenderung basah sehingga ketersediaan air masyarakat masih relatif mencukupi.<\/span><\/p>\n \u201cKalau dibandingkan 2025 dengan 2026, 2026 lebih parah. 2025 tidak ada dropping air karena sepanjang tahun itu kecenderungannya kemarau basah,\u201d katanya.<\/p>\n Dengan perkiraan musim kemarau masih berlangsung hingga November, BPBD Blora terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak sekaligus mendorong penyediaan sumber air permanen.<\/p>\n Langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat selama musim kemarau 2026, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak kekeringan yang berulang setiap tahun. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n