\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 30 August 2026 | 22:08<\/span> –<\/span> Dibaca 7 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"RUU](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/30\/487725569e61.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota DPR RI Edy Wuryanto saat diwawancarai, Minggu (30\/8\/2026) malam. (Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA –<\/b> Anggota DPR RI Edy Wuryanto mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan di DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.<\/span><\/p>\n “RUU Perampasan Aset sedang masuk dalam pembahasan,” kata Edy saat menghadiri Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah Anak Ranting (Musanran) daerah pemilihan (dapil) 1 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora di Lapangan Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Minggu (30\/8\/2026) malam.<\/p>\n Menurut Edy, pembahasan RUU tersebut masih berada dalam tahapan meaningful participation atau partisipasi bermakna, sehingga masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan terhadap substansi aturan yang sedang dibahas.<\/p>\n Ia mengatakan keterlibatan masyarakat penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya mampu mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien.<\/p>\n “Kita berharap masyarakat dapat memberikan masukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.<\/p>\n Edy mengatakan dinamika yang muncul selama proses pembahasan merupakan bagian dari interaksi dalam proses pembangunan dan pembentukan kebijakan publik.<\/p>\n Menurut dia, berbagai pandangan dan masukan yang muncul perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, termasuk dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.<\/p>\n “Dinamika yang terjadi merupakan bagian dari interaksi pembangunan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Tanah Air, khususnya pemberantasan korupsi,” katanya.<\/p>\n Ia menyebutkan DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada pertengahan Desember 2026.<\/p>\n Edy berharap proses pembahasan tersebut dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat instrumen negara dalam menangani tindak pidana korupsi.<\/p>\n Pernyataan tersebut disampaikan Edy di sela kegiatan konsolidasi kader PDI Perjuangan Kabupaten Blora melalui Musran dan Musanran Dapil 1 yang mencakup Kecamatan Blora Kota, Jepon, Jiken, dan Bogorejo.<\/p>\n Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora Andita mengatakan kegiatan Musran dan Musanran merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur dan soliditas organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting.<\/p>\n Konsolidasi di dapil 1 tersebut melibatkan 1.388 kader dari empat kecamatan, dengan struktur organisasi yang mencakup 78 desa, 44 PAC, 546 ranting, 266 dukuh, dan 798 anak ranting.<\/p>\n Andita mengatakan penguatan struktur hingga tingkat bawah penting untuk menjaga komunikasi antara pengurus dan kader sekaligus meningkatkan kerja-kerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n “Ini merupakan penguatan kita sebagai keluarga besar PDI Perjuangan di dapil 1,” ujarnya.<\/p>\n Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pelantikan struktur baru PDI Perjuangan Kabupaten Blora serta hiburan bagi kader dan masyarakat yang hadir. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n