\n
![\"29](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/08\/31\/bcf617d950d7.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG – <\/b>Lonjakan kasus kebakaran hebat melanda Kabupaten Malang sepanjang bulan Agustus 2026. Tercatat, sedikitnya 29 insiden kebakaran telah terjadi akibat cuaca ekstrem di puncak musim kemarau, aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkendali, serta kelalaian manusia.<\/p>\n
Fenomena ini didominasi oleh kebakaran lahan terbuka dan perkebunan, termasuk yang sempat melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) beberapa waktu lalu.<\/p>\n
Salah satu malam paling krusial terjadi pada Rabu (26\/8\/2026) hingga Kamis (27\/8\/2026) dini hari. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) harus berjibaku memadamkan api di empat titik sekaligus secara bersamaan, yaitu di Karangploso, Pakis, Wajak, dan Kepanjen.<\/p>\n
Di Karangploso, amukan api yang dipicu pembakaran sampah merembet hingga menghanguskan sedikitnya 2 hektare tanaman tebu siap panen. <\/p>\n
Sementara di Pakis, bangunan bekas kandang kambing seluas 200 meter persegi luluh lantak dengan kerugian materiil ditaksir mencapai Rp5 juta.<\/p>\n
Rentetan peristiwa ini menambah panjang daftar kebakaran setelah sebelumnya lahan jati Perhutani di Kalipare dan lahan tebu di Singosari juga hangus terbakar. Insiden terakhir di bulan Agustus dilaporkan terjadi di Kawasan Barongan, Singosari pada Sabtu (29\/8\/2026) malam.<\/p>\n
Kondisi darurat ini memicu sorotan tajam terkait pemenuhan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Aturan tersebut mewajibkan response time atau waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi.<\/p>\n
Bagi Kabupaten Malang yang memiliki wilayah sangat luas, standar pelayanan minimal ini menjadi tantangan yang sangat berat.\u00a0Saat ini, Kabupaten Malang baru memiliki empat pos pelayanan Damkar. <\/span><\/p>\n Berdasarkan hasil pembahasan bersama Satpol PP dan Damkar, wilayah ini idealnya membutuhkan setidaknya tujuh titik pos agar jangkauan pelayanan lebih proporsional. Kawasan selatan dan timur Kabupaten Malang menjadi wilayah yang paling mendesak untuk diperkuat jangkauannya.<\/span><\/p>\n Merespons situasi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Malang mendesak pemerintah daerah untuk menambah pos Damkar secara bertahap. Penambahan ini harus berbasis pada pemetaan risiko kebakaran dan jarak tempuh yang rasional.<\/p>\n “Penentuan titik pos perlu memperhitungkan kemampuan petugas menjangkau masyarakat di setiap wilayah sesuai standar waktu tanggap,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, Selasa (1\/9\/2026).<\/p>\n Selain penambahan pos, Faza menegaskan perlunya penguatan pada aspek armada, personel, Alat Pelindung Diri (APD), peralatan, ketersediaan sumber air, hingga pembentukan relawan kebakaran di tingkat kecamatan dan desa.<\/p>\n “Dengan luasnya Kabupaten Malang, keberadaan masyarakat dan relawan yang terlatih akan sangat membantu penanganan awal sebelum petugas Damkar tiba,” ungkap Ketua Fraksi NasDem tersebut.<\/p>\n Melalui langkah taktis ini, DPRD berharap pelayanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Malang dapat semakin merata dan target response time 15 menit bisa segera terpenuhi demi keselamatan warga.<\/p>\n “Ketika terjadi kebakaran di wilayah mana pun di Kabupaten Malang, masyarakat harus bisa mendapatkan pertolongan secepat mungkin,” pungkas Faza. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n