\n
![\"KPK](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/01\/21c3368d0eb8.jpg\")
\n <\/div>\nKPK mengevaluasi tata kelola pemerintahan Banyuwangi bersama jajaran eksekutif dan legislatif. (Foto: Istimewa).<\/p>\n
BERITA PLUS, BANYUWANGI \u2013<\/b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti rekomendasi pencegahan korupsi.<\/p>\n
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berlangsung di ruang rapat DPRD Banyuwangi, Selasa (1\/9\/2026).<\/p>\n
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<\/p>\n
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, mengatakan rakor merupakan agenda rutin yang digelar KPK di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.<\/p>\n
“Setiap tahun memang kita lakukan untuk setiap daerah. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kita sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah resiko tindak pidana korupsi,” kata Wahyudi.<\/p>\n
Menurut Wahyudi, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan edukasi dan pembenahan tata kelola sebelum masuk pada langkah penindakan.<\/p>\n
“Jadi ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang mengedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan,” jelas Wahyudi.<\/p>\n
Ia berharap koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi celah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa diminimalkan.<\/p>\n
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPRD untuk melihat kembali pelaksanaan program yang telah berjalan.<\/p>\n
“Pertemuan hari ini banyak manfaatnya bagi kami, baik di ekskutif maupun di legislatif. Ini adalah bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di daerah,” kata Ipuk.<\/p>\n
Ipuk menilai kehadiran KPK juga membantu pemerintah daerah memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai target sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
“Maka hadirnya KPK ke Banyuwangi kita dievaluasi, kita diingatkan. Rakor ini sangat baik bagi Banyuwangi agar program-program tidak hanya bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, namun juga sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Ipuk.<\/p>\n
Pemkab Banyuwangi, lanjut Ipuk, berkomitmen menjalankan berbagai rekomendasi yang diberikan KPK. Komitmen tersebut juga telah dilakukan pada evaluasi sebelumnya.<\/p>\n
“Saat itu kami (eksekutif dan legislatif) diundang KPK ke Jakarta, dan langsung kami tindak lanjuti rekomendasinya. Karena itu komitmen kita bersama,” tambah Ipuk.<\/p>\n
Rakor tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara unsur eksekutif, legislatif, dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Muhammad Nurul Yaqin<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n