\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 15 September 2026 | 16:09<\/span> –<\/span> Dibaca 28 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Saksi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/15\/1d7e1773e55f.jpg\")
\n <\/div>\nSaksi ahli di sidang perkara dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul dan mantan Sekda Cilacap Sadmoko di Pengadilan Tipikor Semarang. (Foto: dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SEMARANG \u2013 <\/b>Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., memberikan pandangan mengenai tanggung jawab pimpinan dalam perkara dugaan pengumpulan uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.<\/span><\/p>\n Nur Basuki dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman dan mantan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (15\/9\/2026).<\/p>\n Dalam keterangannya, ahli menjelaskan konsep pembiaran dalam hukum pidana. Menurut dia, persoalan tanggung jawab pimpinan harus dilihat dari ada atau tidaknya kewajiban serta tindakan pimpinan terhadap perbuatan bawahannya.<\/p>\n Dalam konteks perkara tersebut, ahli menyoroti adanya surat edaran yang dikeluarkan pimpinan pemerintahan yang pada intinya melarang pemberian gratifikasi.<\/p>\n \u201cDi dalam peristiwa itu ternyata ada bawahannya yang melakukan. Dan jelas itu sudah melanggar surat edaran yang dikeluarkan atasan,\u201d ujar Nur Basuki dalam persidangan.<\/p>\n Menurutnya, apabila pimpinan telah memberikan larangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian bawahannya tetap melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang melanggarnya.<\/p>\n \u201cSehingga kalau ada apa-apa itu menjadi tanggung jawab pribadi sebelumnya bagi pegawai level dua,\u201d katanya.<\/p>\n Keterangan ahli tersebut muncul setelah dalam persidangan dipaparkan sejumlah aturan dan surat edaran yang berkaitan dengan larangan gratifikasi di lingkungan Pemkab Cilacap.<\/p>\n Sementara itu, pada sidang tersebut Syamsul juga memberikan keterangan terkait dugaan perintah pengumpulan THR. Ia menyatakan tidak pernah memerintahkan Sekda maupun ASN di bawahnya untuk melakukan pengumpulan uang.<\/p>\n Syamsul juga menyebut bahwa pada 11 Maret 2026, atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT), Sekda dan Asisten II menghadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Syamsul menyatakan tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab atas pengumpulan tersebut serta berkomitmen tidak menerima gratifikasi.<\/p>\n Ia juga menunjuk sejumlah dokumen yang menurutnya menunjukkan adanya larangan gratifikasi, antara lain surat edaran pada Maret 2025, Peraturan Bupati Nomor 375 Tahun 2025 pada Agustus 2025, serta surat edaran larangan gratifikasi tertanggal 5 Maret 2026.<\/p>\n Sidang tersebut juga menjadi agenda terakhir bagi Syamsul untuk menyampaikan keterangannya sebagai terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan jadwal persidangan, Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan menyampaikan tuntutan terhadap Syamsul pada 29 September 2026.<\/p>\n Syamsul dalam persidangan terakhirnya berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangannya dan memutus perkara tersebut dengan membebaskannya dari seluruh dakwaan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n