\n Lukman Hadi<\/a>
\n –<\/span> 16 September 2026 | 16:09<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/16\/f8e6e12a46d6.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA – <\/strong>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyebutkan jumlah penduduk Surabaya dalam pembaruan terbaru berada di kisaran 3 juta jiwa.<\/p>\n Ia mengatakan, Komisi A akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk memastikan kestabilan data tersebut sebagai salah satu dasar mengkaji peluang penambahan kursi DPRD pada Pemilu mendatang.<\/p>\n \u201cAgenda terdekat memang kami akan memanggil Dispendukcapil. Update jumlah penduduk saat ini adalah 3.008.000,\u201d kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n Cak Yebe mengatakan data kependudukan masih perlu dikawal karena sebelumnya sempat terjadi penurunan tajam pada pembaruan data Februari. Dia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas.<\/p>\n \u201cKalau tidak ada anomali, insya Allah dalam kontestasi Pileg ada peluang. Tetapi terkait penambahan jumlah kursi bisa atau tidak, memang banyak komponen yang harus dipertimbangkan. Tidak semudah itu bergeser,\u201d ujar dia.<\/p>\n Menurut dia, validitas data tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang tercatat. Masih ada warga yang perlu ditemukan atau dikonfirmasi ulang karena keberadaan mereka tidak lagi sesuai dengan data administrasi.<\/p>\n \u201cKetika dia melakukan rekonfirmasi, datang ke kelurahan lalu kemudian diblokir, berarti mengurangi updating penduduk,\u201d tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.<\/p>\n Komisi A berharap jumlah warga yang belum terkonfirmasi hanya berada pada tingkat minor. Hal itu diperlukan agar basis data kependudukan yang digunakan dalam pembahasan kursi DPRD semakin mendekati kondisi riil.<\/p>\n \u201cPotensinya tidak boleh lebih dari dua persen. Ini yang kami kawal, supaya angka tiga juta minimal itu kita pegang,\u201d tegas Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.<\/p>\n Cak Yebe menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan BPS dan Dispendukcapil Surabaya mengenai perkembangan data kependudukan. Jika data sudah terkunci, Komisi A akan menyiapkan desk bersama Dispendukcapil, DPRD, KPU, dan Bawaslu untuk mengawal perkembangannya.<\/p>\n \u201cKalau sudah tiga juta, minggu depan saya hadirkan beliau di ruangan kami. Kami langsung persiapkan untuk bikin desk, supaya yang diinginkan semua partai politik di Surabaya dengan melakukan penambahan lima kursi itu ada peluang,\u201d ungkap dia.<\/p>\n Meski demikian, peluang penambahan lima kursi belum menjadi keputusan final. Dia mengatakan dampak penambahan kursi juga harus dihitung dari sisi anggaran, ruang kerja, dan fasilitas DPRD.<\/p>\n \u201cIni kaitannya bukan sekadar kursi nambah lima, tetapi rentetan dari lima kursi ini juga harus kita kaji,\u201d katanya.<\/p>\n Selain jumlah kursi, Komisi A juga membuka pembahasan penyesuaian daerah pemilihan (dapil). Dia mengatakan kajian akan mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, serta keterhubungan antarwilayah.<\/p>\n \u201cSaya lebih senang bahasanya penyusunan dapil, bukan pemekaran dapil, tapi penyesuaian dapil,\u201d ujar Cak Yebe.<\/p>\n Cak Yebe mencontohkan Dapil 5 yang saat ini mencakup sembilan kecamatan. Menurut dia, penataan perlu mempertimbangkan kedekatan geografis agar keterwakilan politik tetap berkaitan dengan wilayah masyarakat.<\/p>\n \u201cIni yang dibilang disesuaikan secara geografis, konteksnya bahwa caleg itu berbasis pada wilayahnya,\u201d jelasnya.<\/p>\n Komisi A juga berencana mengawal pembaruan data secara berkala setelah desk terbentuk. Mekanisme tersebut diharapkan menjaga kesinambungan data meski terjadi pergantian penyelenggara pemilu.<\/p>\n \u201cSetiap enam bulan kami akan berkunjung ke Dirjen Dukcapil. Ini arahan dari KPU RI,\u201d katanya.<\/p>\n Cak Yebe menargetkan desk pengawalan data kependudukan mulai berjalan pada medio 2027. Menurut dia, waktu tersebut dinilai cukup untuk mempersiapkan mekanisme koordinasi lintas lembaga agar pembaruan data dapat dikawal secara berkala.<\/p>\n \u201cKalau harapan kami, desk ini bisa mulai running setidaknya medio 2027. Dengan begitu, pengawalan data bisa dilakukan lebih awal dan prosesnya tidak perlu diulang-ulang,\u201d pungkas Cak Yebe. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Lukman Hadi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n