\n Syamsuri <\/a>
\n –<\/span> 18 September 2026 | 16:09<\/span> –<\/span> Dibaca 0 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Menakar](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/18\/66a2f1c7a4ca.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, saat foto bersama pengurus DPD, DPC dan Pengurus Ranting di Wilayah Situbondo. (Foto: Syam\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SITUBONDO\u00a0–<\/b> Langkah strategis penataan untuk tenaga PPPK Paruh waktu dan perluasan akses pendidikan dasar mulai menemui titik terang melalui kebijakan fiskal terbaru.<\/p>\n
Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal transformasi penataan pegawai dan peningkatan kualitas SDM secara bertahap.<\/p>\n
Pemerintah bersama Banggar DPR RI secara resmi telah mengalokasikan stimulus awal sebesar Rp 23 triliun untuk tahun anggaran 2027.<\/p>\n
Dana tersebut diproyeksikan sebagai instrumen pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, dengan fokus utama pada sektor guru dan tenaga kesehatan (nakes).<\/p>\n
“Komitmen awal ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang ada. Dari total sekitar 1,2 juta tenaga paruh waktu, alokasi yang disediakan sebesar Rp 23 triliun di tahun 2027, dan anggaran ini diperkirakan mampu mengakomodasi sekitar 220.000 pegawai,” ujar Said Abdullah saat menghadiri acara konsolidasi internal DPC PDIP\u00a0 Situbondo di wilayah Besuki<\/p>\n
Said optimistis bahwa\u00a0 anggaran ini akan terus mengalami peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya (2028\u20132029). Target besarnya adalah menuntaskan pengalihan status sebanyak 1,2 juta tenaga PPPK secara menyeluruh pada periode 2030 hingga 2031.<\/p>\n
Terkait teknis operasional pengangkatan, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wilayah kewenangan eksekutif (teknokratik), sementara DPR berfokus pada payung kebijakan makro dan kepastian anggaran.<\/p>\n
Selain penguatan kesejahteraan aparatur, Banggar DPR RI juga mulai mengimplementasikan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terkait sektor pendidikan. Untuk pertama kalinya, anggaran sebesar Rp 5 triliun disiapkan guna menguji coba program sekolah gratis pada jenjang SD dan SMP.<\/p>\n
Langkah ini diharapkan mampu mereduksi angka putus sekolah dan meringankan beban finansial masyarakat.<\/p>\n
Di sela-sela pemaparan anggaran, Said Abdullah yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, memberikan pandangannya mengenai konstelasi politik lokal.<\/p>\n
Menanggapi kehadiran Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Said di acara konsolidasi internal PDIP di Wilayah Kabupaten Situbondo, Ia menekankan bahwa figur tersebut memiliki bobot politik yang kuat berkat rekam jejak kepemimpinannya.<\/p>\n
“Eri Cahyadi bukan sekadar simbol. Pengamatan kami menunjukkan bahwa kinerjanya sebagai Wali Kota sangat luar biasa, dan tingkat penerimaan (acceptability<\/em>) masyarakat Surabaya terhadap beliau sangat tinggi,” pungkasnya. (*) \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
<\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syamsuri <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n