\n
![\"Bappeda](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/18\/268966c9259b.jpg\")
\n <\/div>\nFocus Group Discussion (FGD) di Aula Bappeda Sumenep. (Foto: Istimewa) <\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP \u2013 <\/b>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengarahkan penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan. Pengembangan potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah juga menjadi bagian dari strategi tersebut.<\/p>\n
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, kondisi geografis Sumenep menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk intervensi di setiap wilayah.<\/p>\n
\u201cPenanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,\u201d katanya.<\/p>\n
Pembahasan mengenai strategi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk \u201cStrategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat\u201d di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15\/09\/2026) kemarin.<\/p>\n
Arif menjelaskan, Pemkab Sumenep menetapkan tiga kerangka dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.<\/p>\n
Pelaksanaannya dilakukan melalui integrasi program lintas sektor dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis penentuan sasaran.<\/p>\n
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.<\/p>\n
Arif mengatakan, intervensi penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.<\/p>\n
Untuk mengurangi beban pengeluaran, Pemkab Sumenep menjalankan sejumlah program, di antaranya Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.<\/p>\n
Sementara peningkatan pendapatan dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program tersebut disertai pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya.<\/p>\n
Bappeda juga mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL) yang melibatkan berbagai sektor, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.<\/p>\n
Menurut Arif, berbagai program tersebut merupakan bagian dari intervensi penanggulangan kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.<\/p>\n
\u201cIntervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,\u201d tandasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n