\n Asep Tedi<\/a>
\n –<\/span> 22 September 2026 | 23:09<\/span> –<\/span> Dibaca 298 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/22\/3da84bb546f3.jpg\")
\n <\/div>\nRapat Paripurna DPRD Bandung Barat agenda penyampaian pandangan umum delapan fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026. (Foto: dok. Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, KBB – <\/b>DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum delapan fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21\/9\/2026).<\/span><\/p>\n Delapan fraksi, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem, menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.<\/p>\n Meski menyetujui pembahasan, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama terkait keseimbangan fiskal, efektivitas belanja, pelayanan dasar, hingga kesiapan pelaksanaan anggaran.<\/p>\n Salah satu sorotan utama adalah perubahan struktur APBD 2026. Pendapatan daerah naik sekitar Rp 25,39 miliar menjadi Rp 3,162 triliun. Sementara belanja daerah meningkat Rp 169,07 miliar menjadi Rp 3,368 triliun.<\/p>\n Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp 205,68 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n DPRD meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan SiLPA dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah.<\/p>\n \u201cPemerintah daerah perlu memastikan setiap perubahan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target yang terukur, lokasi yang tepat, serta kesiapan pelaksanaan,\u201d tegas perwakilan fraksi-fraksi DPRD KBB dalam pandangan umum.<\/p>\n DPRD juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sekitar Rp 13,49 miliar yang berasal dari pelayanan kesehatan BLUD. Kenaikan pendapatan tersebut diminta diikuti peningkatan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.<\/p>\n Pada sisi belanja, DPRD meminta penjelasan mengenai pengurangan Belanja Pegawai sebesar Rp 306,74 miliar, kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 253,12 miliar, serta Belanja Hibah sebesar Rp 78,66 miliar.<\/p>\n \u201cEfisiensi belanja harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh mengganggu hak pegawai maupun kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,\u201d demikian salah satu catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna.<\/p>\n DPRD turut mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 23,80 miliar. Pemerintah daerah diminta memastikan perubahan tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan.<\/p>\n Sementara itu, kenaikan Belanja Modal sebesar Rp 87,70 miliar menjadi Rp 270,38 miliar serta Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 52,25 miliar diminta disertai transparansi penerima, kejelasan peruntukan, dan kesiapan teknis pelaksanaan.<\/p>\n Pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi perhatian, khususnya persampahan, sanitasi, dan drainase. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 29,98 miliar diminta disesuaikan dengan kebutuhan serta peta kerawanan bencana di Bandung Barat.<\/p>\n DPRD juga meminta evaluasi terhadap SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 205,68 miliar dengan menjelaskan sumber dan status dana, baik dana terikat maupun dana bebas.<\/p>\n Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa hingga 31 Desember, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan tindak lanjut rekomendasi BPK.<\/p>\n \u201cPandangan umum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat,\u201d tegas perwakilan fraksi DPRD KBB.<\/p>\n Sikap akhir masing-masing fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 akan ditentukan setelah pemerintah daerah memberikan jawaban dan penjelasan, serta melalui pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Asep Tedi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n