\n Team Work<\/a>
\n –<\/span> 23 September 2026 | 15:09<\/span> –<\/span> Dibaca 16 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"29](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/23\/56709ccd805e.jpg\")
\n <\/div>\nKepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Fiqri Hidayat. (Foto: Dok. Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, BLORA –<\/b> Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengembangkan layanan Laku Pandai melalui 29 agen yang tersebar di 13 pasar untuk memudahkan pedagang dan masyarakat mengakses layanan perbankan.<\/span><\/p>\n Kepala Bidang Pasar Dindagkop UKM Kabupaten Blora Fiqri Hidayat mengatakan keberadaan agen Laku Pandai memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank.<\/p>\n “Di antaranya untuk pembayaran PBB, listrik, maupun PDAM. Jadi masyarakat bisa melakukan transaksi melalui agen yang ada di sekitar mereka,” ujarnya, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n Menurut dia, layanan tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses perbankan kepada masyarakat, khususnya pedagang pasar yang memiliki aktivitas ekonomi setiap hari.<\/p>\n Selain memberikan kemudahan transaksi, para agen Laku Pandai juga memperoleh insentif dari setiap transaksi yang dilayani, yakni Rp500 per transaksi serta satu persen dari nilai nominal transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n Fiqri mengatakan pengembangan Laku Pandai menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transaksi di pasar sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.<\/p>\n Digitalisasi juga telah diterapkan dalam pembayaran retribusi di 13 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blora. Sistem tersebut telah berjalan sekitar tiga hingga empat tahun sehingga pembayaran retribusi tidak lagi mengandalkan transaksi tunai.<\/p>\n “Untuk retribusi pasar sudah berjalan tiga sampai empat tahun. Sekarang sudah tidak ada transaksi cash money,” katanya.<\/p>\n Penerapan transaksi elektronik tersebut turut mendukung penerimaan daerah dari sektor pasar. Pada 2026, target perubahan retribusi dari 13 pasar ditetapkan sebesar Rp 9,613 miliar.<\/p>\n Hingga 31 Agustus 2026, realisasi retribusi telah mencapai Rp 5,827 miliar atau 60,61 persen dari target.<\/p>\n Fiqri mengatakan digitalisasi transaksi tersebut juga mendukung penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n Ia berharap keberadaan agen Laku Pandai dan digitalisasi transaksi dapat mempermudah aktivitas ekonomi di pasar rakyat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.<\/p>\n “Harapannya aktivitas di pasar semakin mudah, transaksi lebih tertib dan penerimaan daerah dari sektor pasar juga semakin optimal,” ujarnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Team Work<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n