\n
![\"Kemacetan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/28\/485c4d1348c3.jpg\")
\n <\/div>\nAntrean kendaraan menuju pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Senin (28\/9\/2026). (Foto: Muhammad Nurul Yaqin\/suaraindonesia.co.id).<\/p>\n
BERITA PLUS, BANYUWANGI –<\/b> Kemacetan panjang yang terus berulang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendapatkan perhatian serius dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS).\u00a0<\/p>\n
Saat meninjau lokasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Senin (28\/9\/2026), BHS menyampaikan kemacetan pelabuhan bukan sekadar masalah antrean kendaraan, melainkan ancaman langsung bagi sektor pariwisata nasional.\u00a0<\/p>\n
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas rasa ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan serta para wisatawan yang hendak berlibur menuju Pulau Dewata.\u00a0<\/p>\n
“Pasti ini dampaknya ke pariwisata. Masyarakat seluruh Indonesia jadi enggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali,” tutur BHS saat memberikan keterangan di Pelabuhan Ketapang.\u00a0<\/p>\n
Sektor pariwisata Bali yang bergantung pada aksesibilitas darat dan laut berpotensi mengalami penurunan kepercayaan publik jika penanganan logistik pelabuhan terus lambat.\u00a0<\/p>\n
Melihat dampak ekonomi yang sistemik tersebut, BHS secara khusus mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membenahi infrastruktur penyeberangan.\u00a0<\/p>\n
“Saya juga mohon Pemerintah Provinsi Bali itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur,” desak BHS.\u00a0<\/p>\n
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, telah memberikan dukungan dengan merencanakan revitalisasi Dermaga Bulusan untuk memperlancar arus barang dan penumpang.\u00a0<\/p>\n
Dukungan serupa dari Pemprov Bali diharapkan dapat diwujudkan dalam pembenahan fasilitas pelabuhan penyeberangan di sisi Gilimanuk, seperti penambahan kapasitas plengsengan.\u00a0<\/p>\n
BHS menyebut sinergitas inter-wilayah antara Jawa Timur dan Bali sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas pasokan logistik dan konektivitas pariwisata.\u00a0<\/p>\n
Guna menekan dampak buruk yang makin meluas ke perekonomian daerah, Politisi Partai Gerindra ini mendesak penerapan langkah-langkah darurat operasional.\u00a0<\/p>\n
Salah satu kesepakatan darurat yang diambil adalah memotong durasi bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit agar antrean kendaraan di jalur pariwisata segera terurai.\u00a0<\/p>\n
“Kalau ini dilakukan benar, habis ini! Karena ada terjadi penambahan kapasitas angkut di atas 50 persen dari yang ada sebelumnya,” ujar BHS optimistis.\u00a0<\/p>\n
Pengawasan ketat juga akan dilakukan oleh DPRD, BPTD, KSOP setempat bersama BHS untuk memastikan seluruh skema penanganan di Pelabuhan Ketapang berjalan tanpa kendala berlarut.\u00a0<\/p>\n
Penguatan infrastruktur pelabuhan secara gotong royong ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kelancaran arus pariwisata menjelang musim libur akhir tahun. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Muhammad Nurul Yaqin<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Bahrullah <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n