\n
![\"Munafri](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/09\/28\/2a69284d9163.jpg\")
\n <\/div>\nWali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memaparkan Perubahan APBD 2026 di hadapan DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28\/9\/2026). (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR –<\/strong>\u00a0Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan arah kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. <\/p>\n Pemerintah Kota Makassar menekankan penguatan kapasitas fiskal sekaligus memastikan belanja daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.<\/p>\n Hal tersebut disampaikan Munafri saat menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n Pemaparan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026\/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28\/9\/2026).<\/p>\n Munafri mengatakan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga bagaimana setiap alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.<\/p>\n “Yang utama bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Munafri.<\/p>\n Dalam struktur Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang mencapai Rp4,69 triliun lebih.<\/p>\n Menurut Munafri, penyesuaian pendapatan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan penerimaan daerah, perubahan alokasi transfer, kondisi fiskal serta kepastian sumber pendapatan hingga akhir tahun anggaran.<\/p>\n Penyesuaian tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Makassar untuk melakukan penajaman struktur belanja dan pembiayaan agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), target pada Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,27 triliun lebih. Nilai tersebut turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.<\/p>\n Penurunan PAD terutama berasal dari Retribusi Daerah yang berkurang sekitar Rp58 miliar atau 33,25 persen. Sementara target Pajak Daerah tetap diproyeksikan sebesar Rp2,05 triliun lebih.<\/p>\n Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap berada di angka Rp50 miliar lebih. Sementara Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sekitar Rp1 miliar lebih.<\/p>\n Munafri menyebut Pemkot Makassar terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD. Langkah tersebut mencakup pemutakhiran basis data potensi pendapatan, pendataan objek pajak, penguatan penagihan, pemeriksaan dan pengawasan.<\/p>\n Selain itu, Pemkot Makassar memperkuat transaksi non-tunai, integrasi data antarperangkat daerah, optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta edukasi dan kepatuhan wajib pajak maupun wajib retribusi.<\/p>\n “Upaya tersebut diarahkan agar pengelolaan PAD semakin transparan, tertib dan terukur dengan tetap mengedepankan asas kepatutan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” jelas Munafri.<\/p>\n Pada pos Pendapatan Transfer, Perubahan APBD 2026 menetapkan target sebesar Rp2,22 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dibandingkan APBD Pokok sebesar Rp2,36 triliun lebih.<\/p>\n Penurunan terutama terjadi pada Transfer Antar Daerah yang berkurang sekitar Rp151 miliar atau 43,46 persen. Sementara Transfer Pemerintah Pusat meningkat sekitar Rp13 miliar atau 0,69 persen.<\/p>\n Munafri mengatakan Pemkot Makassar akan terus berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pendapatan transfer yang menjadi hak daerah dapat diterima tepat waktu dan tepat jumlah.<\/p>\n Sementara itu, pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp65 miliar lebih. Munafri menjelaskan angka tersebut merupakan penyesuaian klasifikasi target pendapatan jasa kapitasi BPJS\/JKN yang sebelumnya tercatat dalam kelompok PAD.<\/p>\n “Angka tersebut bukan merupakan penambahan sumber pendapatan baru, melainkan penyesuaian pencatatan sesuai ketentuan,” katanya.<\/p>\n Ke depan, Pemkot Makassar akan memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah serta pemanfaatan aset daerah.<\/p>\n Untuk pendapatan transfer, Pemkot Makassar juga akan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional agar dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang tersedia.<\/p>\n Munafri menegaskan seluruh strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<\/p>\n “Anggaran harus dikelola secara efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n