\n Syamsuri <\/a>
\n –<\/span> 01 October 2026 | 15:10<\/span> –<\/span> Dibaca 7 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Dua](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/01\/8d97528d335f.jpg\")
\n <\/div>\nSejumlah Masyarakat Peduli Lahan Tanjung Pecinan ssat menyampaikan aspirasi ke DPRD Situbondo. (Foto: Syam\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SITUBONDO<\/strong> \u2013 Stagnasi pemanfaatan kawasan industri strategis di Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, kembali memicu gelombang desakan dari masyarakat.<\/p>\n Lahan seluas kurang lebih 400 hektar yang diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi daerah sejak peletakan batu pertama pada tahun 1997 tersebut, hingga kini dinilai terlantar tanpa adanya aktivitas pembangunan yang signifikan.<\/p>\n Koordinator Masyarakat Peduli Lahan Tanjung Pecinan, H. Kholis, S.Ag Menurutnya, meskipun pengelolaan kawasan telah beberapa kali mengalami alih kepemilikan dan perubahan identitas korporasi\u2014mulai dari PT APPRI, PT SRI (Situbondo Refinery Industri), hingga PT SBN (Situbondo Bumi Nuswantoro), dampak riil terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi daerah belum juga terwujud.<\/p>\n “Kami pada dasarnya sangat mendukung iklim investasi di Situbondo. Namun, penelantaran lahan selama puluhan tahun ini mencederai fungsi sosial tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA serta PP Nomor 48 Tahun 2025, masyarakat memiliki kapasitas hukum untuk melaporkan indikasi tanah terlantar ini kepada Kementerian ATR\/BPN,” ujar H. Kholis saat menyampaikan aspirasi di DPRD Situbondo. Kamis (1\/10\/2026)<\/p>\n Selain menuntut kepastian fungsi lahan, forum warga juga mendesak penyelesaian beberapa persoalan yuridis yang masih menggantung. Di antaranya adalah kejelasan status hukum atas sengketa 123 area tambak yang saat ini masih berproses di pengadilan, serta pemenuhan hak sertifikasi bagi 23 rumah warga terdampak relokasi yang belum dituntaskan oleh pihak pengembang.<\/p>\n Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menegaskan komitmen legislatif untuk segera mengambil tindakan konkret. Pihaknya akan menugaskan Komisi I DPRD Situbondo untuk memfasilitasi audiensi tripartit dalam waktu dekat.<\/p>\n “Kami akan mengundang pihak-pihak terkait, dan kami menuntut kehadiran langsung dari jajaran direksi pemegang hak SHGB saat ini, bukan perwakilan setingkat staf. Kita perlu linimasa dan kepastian investasi yang jelas,” tegas Mahbub.<\/p>\n Jika ruang dialog yang akan datang tidak membuahkan komitmen yang terukur, perwakilan masyarakat bersama Pemerintah Daerah membuka opsi untuk memohon kepada Pemerintah Pusat agar mengevaluasi secara formal status hak atas tanah tersebut, demi mengembalikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Situbondo. (*) \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
., menyampaikan keprihatinannya atas kondisi lahan yang terbiarkan selama lebih dari dua dekade.<\/p>\n
<\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syamsuri <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n