\n
![\"PBB](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/02\/ee74419f50b9.jpg\")
\n <\/div>\nKepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah saat memaparkan kebijakan PBB dan keringanan pajak kepada wartawan, Makassar, Jumat (2\/10\/2026). (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR –<\/strong>Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepanjang 2026 hingga 2027.<\/p>\n Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<\/p>\n Selain mempertahankan kebijakan pajak, Pemkot Makassar juga memberikan keringanan PBB-P2 bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama warga kurang mampu, pensiunan, dan veteran.<\/p>\n Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan keputusan tidak menaikkan PBB dan NJOP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat.<\/p>\n Menurutnya, NJOP terakhir kali mengalami penyesuaian pada 2024. Sejak saat itu, pemerintah belum kembali menaikkan NJOP, termasuk untuk tahun 2026 dan 2027.<\/p>\n “Untuk tahun 2026 dan tahun depan ini tidak ada kenaikan PBB. NJOP terakhir kita naikkan pada 2024. Kita melihat kemampuan bayar masyarakat sebelum menaikkan NJOP,” ujar Andi, Jumat (2\/10\/2026).<\/p>\n Ia menjelaskan, kebijakan tersebut perlu dipertahankan karena PBB merupakan salah satu jenis pajak yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.<\/p>\n Karena itu, lanjut Andi setiap kebijakan penyesuaian pajak harus melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan wajib pajak.<\/p>\n “PBB ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Makanya, tentu kami harus mengkaji sedalam-dalamnya dan memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini,” jelasnya.<\/p>\n Selain tidak menaikkan PBB, Bapenda Makassar memberikan pengurangan pajak sebesar 50 persen bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan.<\/p>\n Warga yang ingin memperoleh keringanan tersebut dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.<\/p>\n Sementara itu, veteran mendapatkan perhatian khusus melalui kebijakan pengurangan PBB sebesar 70 hingga 75 persen sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan perjuangan mereka.<\/p>\n Andi menyebutkan, jumlah wajib pajak yang telah menerima pengurangan PBB pada 2026 mencapai sekitar 4.300 orang.<\/p>\n Penerima keringanan tersebut didominasi pensiunan dan masyarakat kurang mampu, termasuk veteran.<\/p>\n “Untuk masyarakat kurang mampu, kami berikan pengurangan 50 persen. Mereka bisa mengajukan permohonan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan,” ungkapnya.<\/p>\n Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan perpajakan yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan pendapatan daerah.<\/p>\n Di sisi penerimaan daerah, Bapenda Makassar mencatat realisasi PBB-P2 mencapai sekitar 86 persen hingga akhir September 2026.<\/p>\n Dari target penerimaan sebesar Rp295 miliar pada tahun ini, realisasi PBB-P2 telah mencapai sekitar Rp 250 miliar.\u00a0Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika realisasi penerimaan berada di angka 83 persen. <\/span><\/p>\n Penerimaan tahun ini juga mencatat surplus lebih dari Rp 6 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<\/span><\/p>\n Andi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil upaya intensifikasi pemungutan pajak serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan.<\/p>\n “Alhamdulillah, terakhir itu sudah 86 persen. Ini pencapaian luar biasa. Target kita di atas 80 persen, ternyata bisa di angka 86 persen. Ini tentu hasil kerja teman-teman di PBB secara luar biasa,” ujarnya.<\/p>\n Dari sisi pendapatan daerah, PBB menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Dari total PAD sekitar Rp 2,3 triliun, kontribusi PBB mencapai lebih dari Rp 290 miliar.<\/p>\n Melalui kebijakan tidak menaikkan PBB hingga 2027, pemberian keringanan bagi kelompok masyarakat tertentu, serta optimalisasi penagihan, Pemkot Makassar berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat membayar pajak dan pencapaian target pendapatan daerah.<\/p>\n Bapenda optimistis target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 295 miliar pada 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kolaborasi dengan jajaran kewilayahan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n