\n Jefri Hadi <\/a>
\n –<\/span> 09 October 2026 | 12:10<\/span> –<\/span> Dibaca 21 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"BPTD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/09\/b4d424be0881.jpg\")
\n <\/div>\nKegiatan fokus East Java Land Transport Meeting (EJLTM) 2026 jadi forum koordinasi teknis tingkat provinsi soal Zero ODOL 2027. (Foto: Yulian\/Suaraindonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA –<\/strong>Penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak cukup mengandalkan penindakan di jalan.<\/span><\/p>\n Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto, melalui kegiatan fokus East Java Land Transport Meeting (EJLTM) 2026 yang diselenggarakan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur di Surabaya, Jumat (9\/10\/2026).<\/p>\n Bambang memaparkan persoalan tersebut menjadi forum koordinasi teknis tingkat provinsi ini mempertemukan pemerintah pusat, dinas perhubungan kabupaten\/kota, kepolisian, penyelenggara jalan, serta pemangku kepentingan transportasi untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah operasional.<\/p>\n “Kegiatan EJLTM 2026 ini mendorong penguatan sinergi antar lembaga agar penanganan ODOL tidak berjalan sendiri-sendiri,” terangnya.<\/p>\n Forum ini, tambahnya juga menjadi sarana evaluasi program, penyelarasan kebutuhan transportasi daerah, serta penyusunan tindak lanjut yang mendukung keselamatan pengguna jalan.<\/p>\n Bambang melanjutkan sinergi dimaksud mencakup integrasi data, peningkatan kelaikan kendaraan, kesiapan jaringan jalan.<\/p>\n Tak ketinggalan, sambungnya sekaligus menjadi koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting untuk mewujudkan target Zero ODOL 2027 sekaligus memperkuat keselamatan transportasi darat di Jawa Timur.<\/p>\n Kegiatan itu mengusung tema \u201cMenuju Zero ODOL 2027 dan Transportasi Darat yang Berkeselamatan\u201d, EJLTM 2026 digelar di tengah tingginya mobilitas barang dan penumpang di Jawa Timur.<\/p>\n Menurutnya, aktivitas angkutan yang tinggi membutuhkan pengawasan kendaraan yang konsisten, kepatuhan terhadap ketentuan dimensi dan muatan, serta dukungan infrastruktur jalan yang memadai.<\/p>\n Dalam konteks tersebut, lanjutnya jua membahas penanganan ODOL tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran teknis kendaraan.<\/p>\n Lebih lanjut Bambang mengulas persoalan ini juga menyentuh tata kelola angkutan barang, efektivitas pengawasan, dan koordinasi antar lembaga.<\/p>\n Olehnya, upaya menuju Zero ODOL membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pendataan kendaraan hingga penegakan hukum.<\/p>\n Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan dalam pemaparannya menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas penyelenggaraan transportasi darat.<\/p>\n Ia menilai penanganan ODOL selama ini menghadapi tantangan kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menindak pengemudi atau kendaraan yang melanggar di jalan.<\/p>\n Aan juga berupaya saat ini pemerintah menyiapkan sembilan rencana aksi yang dikoordinasikan lintas kementerian untuk mendukung target Zero ODOL 2027.<\/p>\n “Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola angkutan barang dan memperluas penanganan ODOL agar tidak hanya bertumpu pada pengawasan di hilir,” urainya.<\/p>\n Aan juga menyoroti pentingnya integrasi data kendaraan dan digitalisasi pengawasan.<\/p>\n Data dari berbagai instansi, disebut juga termasuk kepolisian serta kementerian terkait, perlu diselaraskan agar pengawasan lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n “Digitalisasi juga diharapkan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang transaksi tidak semestinya antara petugas dan pengguna jasa,” jelasnya.<\/p>\n Ia juga beberkan dengan dokumentasi pelanggaran dan bukti yang terekam secara elektronik, proses pengawasan serta penegakan hukum diharapkan menjadi lebih transparan.<\/p>\n “Pembahasan EJLTM 2026 turut mencakup kendaraan berkeselamatan sebagai fondasi menuju Zero ODOL 2027, penguatan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas, kesiapan jaringan jalan, serta strategi transportasi darat berkeselamatan dari perspektif akademis,” rangkumnya.<\/p>\n Materi tersebut, kata Aan menghadirkan narasumber dari Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur\u2013Bali, serta akademisi atau pakar keselamatan transportasi dari Universitas Gadjah Mada.<\/p>\n Dalam forum ini, rincinya juga melibatkan dinas perhubungan kabupaten\/kota se-Jawa Timur, Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur, jajaran pejabat struktural, serta pengawas satuan pelayanan di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Timur.<\/p>\n Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat keselarasan kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan teknis di daerah.<\/p>\n Selain koordinasi dan diskusi, sebutnya EJLTM 2026 dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada mitra sinergi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jawa Timur, dinas perhubungan kabupaten\/kota, satuan pelayanan BPTD Kelas II Jawa Timur, serta insan penggerak transportasi.<\/p>\n Adapun penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori, disebut antara lain layanan publik yang inklusif dan andal, pengujian kendaraan bermotor berstandar, kreativitas keselamatan jalan.<\/p>\n Dilanjutkan pelayanan publik yang humanis dan responsif, inovasi finansial transformatif, serta dedikasi, integritas, dan kinerja pegawai maupun pimpinan.<\/p>\n “Melalui EJLTM 2026, BPTD Kelas II Jawa Timur mendorong agar koordinasi lintas sektor menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti pada pertukaran gagasan,” bebernya.<\/p>\n Di sisi lain, Aan juga mengurai persoalan ODOL ini juga turut dilibatkan untuk penguatan pengawasan, pembenahan kelaikan kendaraan, integrasi data, dan kesiapan infrastruktur menjadi bagian dari pekerjaan bersama untuk mendukung transportasi yang tertib dan aman.<\/p>\n Dengan target Zero ODOL 2027, harapnya tantangan mendatang adalah memastikan kesepakatan antar lembaga diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan.<\/p>\n “Keberhasilan upaya tersebut akan bergantung pada konsistensi pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n