\n Jefri Hadi <\/a>
\n –<\/span> 13 October 2026 | 17:10<\/span> –<\/span> Dibaca 2 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Sidang](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/13\/4f7e4f464d60.jpg\")
\n <\/div>\nSepuluh saksi OPD dihadirkan sebagai saksi sidang Kasus Korupsi Hibah Pokir DPRD Magetan di pengadilan neger Tipikor Surabaya. (Foto: Yulian\/suaraindonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA –<\/strong>Mekanisme pengajuan dan validasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Magetan menjadi salah satu pokok keterangan sepuluh saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi anggaran pokir periode 2020\u20132024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada sidang Selasa (13\/10\/2026).<\/span><\/p>\n Para saksi dari unsur Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Magetan menerangkan proses administrasi pengusulan hingga pelaksanaan kegiatan.<\/p>\n Marsini, staf Sekretariat DPRD Magetan bidang fasilitasi, pengawasan, dan penganggaran, menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPRD maupun pendamping mereka terkait pengajuan hibah pokir.<\/p>\n Ia mengaku mendapat tugas dari Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk memvalidasi usulan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).<\/p>\n \u201cSaya tidak pernah komunikasi dengan anggota Dewan atau pendampingnya. Saya hanya dapat tugas dari Sekwan untuk validasi usulan pokir dari anggota DPRD,\u201d kata Marsini dalam persidangan.<\/p>\n Ia menjelaskan, proposal diunggah melalui SIPD oleh tenaga ahli anggota DPRD. Lalu, Sekretariat DPRD kemudian memeriksa kelengkapan dan kesesuaian usulan sebelum meneruskannya ke Bappeda.<\/p>\n Apabila ditemukan kekurangan, sebutnya proposal dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki.<\/p>\n Kemudian, saksi menerangkan bahwa Validasi tersebut mengacu pada kertas kerja dan kamus usulan yang memuat nama anggota dewan, volume, lokasi, serta rincian kegiatan.<\/p>\n “Dokumen itu digunakan untuk memudahkan pemeriksaan dan pemantauan perkembangan usulan,” jelasnya.<\/p>\n Keterangan Marsini sejalan dengan penjelasan Iswahyudi Yulianto, mantan Sekwan DPRD Magetan yang menjabat pada 2021 dan pensiun pada 2023.<\/p>\n Ia menyebut pemeriksaan meliputi kelengkapan proposal, volume kegiatan, lokasi, foto pendukung, dan dokumen lainnya.<\/p>\n \u201cKalau saat validasi ada yang kurang, kami kembalikan ke anggota Dewan,\u201d ujar Iswahyudi saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum.<\/p>\n Namun, ia menegaskan anggota DPRD tidak memiliki kewenangan menetapkan hibah.<\/p>\n Kewenangan administratif tersebut berada pada organisasi perangkat daerah (OPD), yang dapat menolak usulan apabila tidak memenuhi ketentuan.<\/p>\n Iswahyudi juga mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan dana hibah pokir selama masa tugasnya.<\/p>\n Sementara itu, Kepala Bappeda Magetan periode 2021\u20132024, Elmy Kurniarto Widodo, menerangkan usulan yang tidak sesuai prosedur dapat dikembalikan kepada Sekretariat DPRD. Usulan yang memenuhi persyaratan kemudian diteruskan kepada OPD terkait.<\/p>\n Ia mengakui pernah berkomunikasi dengan anggota dewan, tetapi sebatas menjawab pertanyaan mengenai perkembangan pengajuan.<\/p>\n \u201cTidak ada intervensi. Kami hanya melayani anggota dewan yang konfirmasi,\u201d ujar Elmy.<\/p>\n Keterangan mengenai prosedur tersebut turut menjadi sorotan kuasa hukum terdakwa, M. Jakfar Sodik.<\/p>\n Ia menyatakan saksi dari sejumlah dinas menerangkan bahwa persyaratan proposal, pelaksanaan kegiatan, lokasi, dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) telah sesuai prosedur.<\/p>\n \u201cLPJ dinyatakan sesuai, proposal memenuhi persyaratan, dan pelaksanaan kegiatan juga disebut sesuai prosedur,\u201d kata Jakfar.<\/p>\n Olehnya, ia mengakui keterangan tersebut masih menjadi bagian dari pembuktian perkara. Kesesuaian administrasi dan pelaksanaan kegiatan tidak dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.<\/p>\n Majelis hakim tetap harus menilai seluruh keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti yang diajukan para pihak.<\/p>\n Jakfar mengatakan pemeriksaan saksi akan berlanjut dengan kelompok penerima manfaat, pendamping kegiatan, dan ahli. Pengelompokan tersebut diharapkan mengurai peran setiap pihak dalam rangkaian penganggaran pokir.<\/p>\n Terkait dakwaan yang menyebut 45 anggota DPRD Magetan dalam rangkaian anggaran pokir, Jakfar menilai penentuan pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.<\/p>\n Kendati demikian, ia menegaskan tidak semua anggaran dalam satu pos belanja otomatis mengandung pelanggaran. \u201cTidak semua anggaran itu berarti ada pelanggaran. Semuanya harus dibuktikan sesuai fakta persidangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Sepuluh saksi yang dihadirkan terdiri atas Marsini, Iswahyudi Yulianto, Elmy Kurniarto Widodo, Eko Muryanto selaku Kepala Dinas PMD, Suwarni selaku bendahara Dinas PMD, Titik Karyawati selaku kepala bidang pemberdayaan pembangunan desa, Bambang Langgeng Prasetya selaku kepala seksi penggerak swadaya masyarakat.<\/p>\n Dilanjutkan Suwata selaku pensiunan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dwi Astuti selaku bendahara dinas tersebut, serta Muhammad Sulistiana selaku kepala bidang PAUD dan pendidikan nonformal.<\/p>\n Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran pokir DPRD Magetan periode 2020\u20132024 yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4,79 miliar.<\/p>\n Persidangan masih berlangsung untuk menguji dakwaan jaksa dan menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n