\n
![\"Gubernur](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/14\/1b7a1c78b89e.jpg\")
\n <\/div>\nGubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah (Dok. Humas Sumbar)<\/p>\n
BERITA PLUS, BUKITTINGGI<\/b> \u2014 Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya keselarasan program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.<\/p>\n
Pesan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027, yang diikuti instansi vertikal kementerian dan lembaga bidang infrastruktur, di Bukittinggi, Rabu (14\/10\/2026).\u00a0<\/p>\n
Buya Mahyeldi menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 lalu membutuhkan kerja sama yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan.<\/p>\n
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pascabencana, ujarnya, tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat, pulihnya pelayanan publik, serta ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa depan.<\/p>\n
\u201cPenentuan prioritas mesti berlandaskan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga harus terintegrasi dengan kebutuhan kawasan \u2014 mulai dari akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap pemulihan ekonomi warga,\u201d ungkap Mahyeldi.\u00a0<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan target fisik.\u00a0<\/p>\n
\u201cApa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,\u201d tegas Gubernur.<\/p>\n
Gubernur meminta pemerintah kabupaten\/kota bersama balai dan satuan kerja kementerian\/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kondisi nyata di lapangan.<\/p>\n
Dikatakannya, kebutuhan yang belum tertampung pada anggaran 2026 harus tetap didata secara lengkap untuk menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya, sementara berbagai kendala yang muncul perlu dibahas bersama dengan solusi yang jelas.\u00a0<\/p>\n
\u201cAgar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan di lapangan,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan juga ditekankan, terutama dalam penanganan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan.<\/p>\n
Dengan data yang tepat dan langkah yang selaras, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar mengembalikan taraf hidup masyarakat yang terdampak.(*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Anggun Fitria<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n