\n Jefri Hadi <\/a>
\n –<\/span> 16 October 2026 | 16:10<\/span> –<\/span> Dibaca 4 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"GPD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/16\/592aacd4db10.jpg\")
\n <\/div>\nSurat GPD saat pemberitahuan aksi massa dan kritik tetap dilakukan prosedur ke pihak kepolisian. (Foto: Yulian\/suaraindonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA<\/b>\u00a0– Gerakan Putra Daerah (GPD) mendesak kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Jumat (16\/10\/2026).<\/span><\/p>\n Desakan itu mencakup penelusuran fakta persidangan yang menyebut nama Nurcholis, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain jika ditemukan bukti yang relevan.<\/p>\n Koordinator Lapangan GPD, Umar Faruq, meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.\u00a0<\/p>\n Ia menilai setiap fakta yang terungkap di persidangan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan agar dugaan penyimpangan tidak luput dari penegakan hukum.<\/p>\n \u201cKami mendukung kejaksaan dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat,\u201d kata Umar.<\/p>\n Menurut dia, pengusutan menyeluruh penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.\u00a0<\/p>\n Umar menambahkan, GPD juga berencana menggelar aksi massa dalam waktu dekat untuk mendesak penanganan perkara tersebut dilakukan secara serius.<\/p>\n Kendati demikian, desakan GPD berhadapan dengan satu hal mendasar yakni dugaan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum.\u00a0<\/p>\n Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya, Iwan Nuzuardhi, memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan Nurcholis.<\/p>\n Penyebutan nama dalam persidangan tidak otomatis membuktikan seseorang menerima gratifikasi atau terlibat dalam tindak pidana, tandasnya.<\/p>\n Ia menekankan pentingnya menunggu fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menarik kesimpulan.<\/p>\n \u201cKalau dalam hal ini, kita belum bisa menanggapi lebih jauh. Nanti kalau sudah dibuka di persidangan, bagaimana faktanya, itulah yang bisa saya tanggapi,\u201d ujar Iwan.<\/p>\n Iwan menempatkan pembuktian sebagai dasar penilaian atas dugaan yang berkembang.\u00a0<\/p>\n Bab itu, lanjutnya informasi mengenai dugaan penerimaan uang maupun pihak-pihak yang disebut terkait perkara perlu diperiksa berdasarkan bukti dan hasil proses hukum, bukan asumsi.<\/p>\n Di sisi lain, GPD meminta kejaksaan menelusuri fakta persidangan secara menyeluruh, termasuk apabila terdapat petunjuk yang mengarah pada pihak lain.<\/p>\n Umar menegaskan organisasinya akan terus mengawal perkara tersebut dan menyoroti dugaan penyimpangan di lingkungan ESDM serta DLH Jatim.<\/p>\n \u201cDalam waktu dekat, GPD akan menggelar aksi secara masif. Kami ingin memastikan bahwa pengusutan kasus ini berjalan sampai tuntas,\u201d kata Umar.<\/p>\n GPD juga mengaitkan tuntutan itu dengan komitmen pemerintah provinsi membersihkan birokrasi dari korupsi.<\/p>\n “Harapan kami, komitmen Gubernur Jawa Timur untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan pemerintahan segera terwujud, sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan rakyat,\u201d ujar Umar.<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Jefri Hadi <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n