\n
![\"Digitalisasi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/20\/8359289e7ea4.jpg\")
\n <\/div>\nSosialisasi pengelolaan PBB-P2 berbasis digital GIS. (Foto: Wahyu\/Suara Indonesia) <\/p>\n
BERITA PLUS, TRENGGALEK – \u200b<\/b>Pemkab Trenggalek memaangkan digitalisasi sistem PBB-P2 guna meminimalisir kebocoran data, meningkatkan akurasi objek pajak, serta mempermudah akses pembayaran warga.<\/span><\/span><\/p>\n Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi menggelar sosialisasi digitalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Hall Prigi Hotel Bukit Jawa Permai, Selasa (20\/10\/2026).\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Langkah ini ditujukan untuk memodernisasi tata kelola perpajakan daerah agar lebih presisi, transparan, dan akuntabel.<\/span><\/span><\/p>\n \u200bPenjabat (Pj) Sekda Trenggalek, Stefanus Triadi Admono, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi seperti peta blok digital dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) akan menggantikan pola pengukuran manual.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Hal ini krusial untuk memperbarui data fisik tanah yang telah beralih fungsi menjadi bangunan.<\/span><\/span><\/p>\n \u200b\u201cDengan digitalisasi pengelolaan PBB-P2, diharapkan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, kemudian kemudahan serta waktu yang tepat. Selain itu proyeksi ke depan dapat meningkatkan PAD karena celah data dan kebocoran itu bisa diminimalisir,\u201d ujar Triadi.<\/span><\/span><\/p>\n Selain membenahi penataan internal, digitalisasi ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat wajib pajak.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Warga Trenggalek nantinya dapat melakukan transaksi pembayaran PBB-P2 kapan saja tanpa terbatas jam kerja kantor layanan maupun loket fisik.<\/span><\/span><\/p>\n \u200bPembayaran PBB-P2 dapat dijangkau secara luas melalui berbagai kanal digital seperti m-banking, Point of Online Banking (PPOB), hingga jaringan marketplace.<\/span><\/span><\/p>\n \u200b”Sistem ini memudahkan wajib pajak, di mana saja bisa membayar menggunakan platform digital. Sehingga pembayaran bisa dilakukan sewaktu-waktu,” tambah Triadi.<\/span><\/span><\/p>\n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Trenggalek, Edi Santoso, menyampaikan bahwa target penerimaan PBB-P2 Trenggalek pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp22 miliar.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai lebih dari Rp19 miliar atau sekitar 87 persen dari 500 ribu SPPT yang tersebar di 152 desa dan 5 kelurahan.<\/span><\/span><\/p>\n \u200bEdi menegaskan, fokus utama BPKPD saat ini adalah merampungkan sinkronisasi dan konektivitas data antara Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Induk Bidang (NIB) tanah, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Strategi pemutakhiran lanskap objek pajak ini meniru keberhasilan Kabupaten Malang dan Madiun dalam menggenjot PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak.<\/span><\/span><\/p>\n “\u200bTarifnya tetap, tapi pajak yang didapat semakin besar. Utamanya mengenai akurasi data basis pajak dari posisi lanskap, seperti lahan yang kemarin masih kosong dan sekarang sudah ada bangunannya,” katanya. <\/span><\/span><\/p>\n “Dan yang paling penting adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa pajak di Trenggalek dikelola dengan baik, modern, dan transparan,” pungkas Edi. (Adv)\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n