\n
![\"APBD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/21\/8ade67af927c.jpg\")
\n <\/div>\nRapat paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD Trenggalek 2027. (Foto: Wahyu\/Suara Indonesia) <\/p>\n
BERITA PLUS, TRENGGALEK –<\/b> Pemerintah Kabupaten Trenggalek memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp 1,75 triliun, sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 1,76 triliun.\u00a0<\/p>\n
Dengan proyeksi tersebut, APBD Trenggalek tahun depan berpotensi mengalami defisit sekitar Rp 10 miliar.<\/p>\n
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 masih berlangsung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan komisi-komisi DPRD Trenggalek.<\/p>\n
Menurutnya, proyeksi anggaran tahun depan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah berkurangnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cMemang ada penurunan berkaitan dengan anggaran, terkait juga dengan TKD kita. Kalau dulu bisa mencapai Rp 1,9 triliun, tahun ini diperkirakan Rp 1,7 triliun sekian,\u201d terangnya.<\/p>\n
Triadi menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS saat ini masih berfokus pada penajaman program dan penentuan skala prioritas.\u00a0<\/p>\n
Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan program-program pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar dapat diselaraskan dengan perencanaan anggaran daerah.<\/p>\n
Selain itu, Pemkab Trenggalek masih menunggu kepastian alokasi transfer dari pemerintah pusat, termasuk TKD dan dana bagi hasil. Kepastian tersebut dinilai penting dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah pada 2027.<\/p>\n
\u201cDalam pembahasan atau penajaman di komisi, sejauh mana dari beberapa yang sudah diajukan mulai tahapan awal sampai kondisi saat ini, dimungkinkan ada skala prioritas program-program pemerintah melalui kementerian masing-masing yang perlu menjadi perhatian. Termasuk berkaitan dengan TKD maupun dana bagi hasil, kita juga menunggu alokasi dari pusat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, persoalan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu hal yang masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.<\/p>\n
Triadi menyebut, hingga saat ini Pemkab Trenggalek belum menerima arahan tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk membahas lebih lanjut kebijakan pembiayaan gaji PPPK tersebut.<\/p>\n
\u201cKami sampai saat ini masih menunggu arahan, baik itu dari pusat secara tertulis. Itu pun nanti akan jadi pembahasan,\u201d pungkasnya. (Adv)\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Satria Galih Saputra<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n