{"id":20000,"date":"2026-10-22T21:32:08","date_gmt":"2026-10-22T14:32:08","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/10\/22\/walikota-madiun-nonaktif-maidi-divonis-5-tahun-penjara-setelah-dinyatakan-bersalah\/"},"modified":"2026-10-22T21:32:08","modified_gmt":"2026-10-22T14:32:08","slug":"walikota-madiun-nonaktif-maidi-divonis-5-tahun-penjara-setelah-dinyatakan-bersalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/10\/22\/walikota-madiun-nonaktif-maidi-divonis-5-tahun-penjara-setelah-dinyatakan-bersalah\/","title":{"rendered":"Walikota Madiun Nonaktif Maidi Divonis 5 Tahun Penjara Setelah Dinyatakan Bersalah"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n News<\/span>
\n \"Walikota\n <\/div>\n

Maidi Walikota Madiun nonaktif Maidi mengenakan rompi orange. (Foto: dok. Istimewa)<\/p>\n

BERITA PLUS, MADIUN<\/strong> – <\/b>Mantan Walikota Madiun, Jawa Timur nonaktif Maidi, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi Corporate Social Responsibility (CSR).<\/span><\/p>\n

Di ruang sidang pada sidang yang digelar Kamis (22\/22\/2026), Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar membacakan amar putusan terhadap terdakwa Maidi.<\/p>\n

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 tahun,” ucap Hakim.<\/p>\n

Masih dalam perkara yang sama, Tarig Megah, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, divonis 4 tahun penjara.<\/p>\n

Sementara pihak swasta, orang kepercayaan Maidi, Direktur CV Sekar Arum, Rochim Ruhdiyanto, juga dijatuhi hukuman empat tahun penjara.<\/p>\n

Selain kurungan penjara Maidi juga dijatuhi denda Rp 250 juta, jika tidak membayar akan menjalani pidana pengganti selama 90 hari.<\/p>\n

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6.889.089.090, dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar,maka pidana penjara pengganti selama lima tahun.<\/p>\n

Diruang Cakra Tipikor Surabaya, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan dengan mencabut hak politik terdakwa Maidi selama lima tahun.<\/p>\n

Dalam persidangan hakim menjelaskan, Maidi menikmati hasil tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dari tahun ke tahun.<\/p>\n

“Terdakwa Maidi terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas hakim. (*)<\/p>\n

\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Pewarta<\/strong><\/td>\n: Prabasonta\/Erik P<\/td>\n<\/tr>\n
Editor<\/strong><\/td>\n: Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

<\/p><\/div>\n