\n
![\"Ahmad](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/10\/25\/0d37972f6cbe.jpg\")
\n <\/div>\nIlustrasi gaji aparatur sipil negara (ASN). (Foto: dok. Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, KAMPAR –\u00a0<\/b>Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengingatkan agar pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tidak terlambat. Namun, gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kampar yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 21 baru dijadwalkan cair pada Senin 26 Oktober 2026.<\/p>\n
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar, Dendi Zulhairi, mengatakan pergeseran jadwal pembayaran tersebut terjadi karena pemerintah daerah sedang memproses perpanjangan surat keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu.<\/p>\n
Kata dia, proses ini membutuhkan verifikasi data ribuan pegawai, bukan karena anggaran tidak tersedia.<\/p>\n
“Anggarannya ada dan akan kita bayarkan Senin ini. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setiap tanggal 21 setiap bulannya, Oktober ini kita bayarkan tanggal 26 karena adanya proses perpanjangan SK,” ujar Dendi dikutip dari Mediacenter.kampar, Minggu (25\/10\/2026).<\/p>\n
Dendi menegaskan, Bupati Ahmad Yuzar selalu mengingatkan BPKAD agar hak pegawai dibayarkan sesuai jadwal.<\/p>\n
Menurut dia, pemerintah kabupaten tidak memiliki niat untuk mengabaikan kewajiban pembayaran gaji.<\/p>\n
“Beliau selalu mengingatkan BPKAD agar pembayaran gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu jangan sampai terlambat,” ucap Dendi.<\/p>\n
Meski demikian, proses perpanjangan SK tahun ini memerlukan pemeriksaan administrasi lebih mendalam. Dari koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar, ditemukan sekitar 38 pegawai yang tidak lagi diperpanjang kontraknya karena mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau tidak melaksanakan tugas.<\/p>\n
Jumlah PPPK Paruh Waktu yang datanya harus diverifikasi mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah daerah perlu memastikan status kepegawaian mereka sebelum pembayaran dilakukan.<\/p>\n
“Perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu itu setiap tahun. Bulan ini proses penerbitan SK-nya. Dari data yang disampaikan OPD, banyak ditemukan pegawai yang mengundurkan diri dan tidak melaksanakan pekerjaan, sehingga verifikasi intensif dan mendalam sangat perlu dilakukan,” beber Dendi.<\/p>\n
Ia pun memastikan SK PPPK Paruh Waktu yang diperpanjang telah ditandatangani Bupati Ahmad Yuzar.<\/p>\n
Karena itu, kata dia, pembayaran gaji pada Senin mendatang diharapkan berjalan tanpa kendala.”Jadi, insyaallah tidak ada kendala,” ucapnya.<\/p>\n
Dendi menjelaskan, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di Kampar dialokasikan melalui pos Belanja Barang dan Jasa. Dalam kondisi normal, pembayaran dilakukan setiap tanggal 21. Adapun penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi bagian dari sistem penatausahaan keuangan yang dijalankan pemerintah daerah.<\/p>\n
“Dengan kepastian jadwal tersebut, BPKAD menyatakan gaji PPPK Paruh Waktu akan dibayarkan pada 26 Oktober 2026,” jelasnya.<\/p>\n
Sementara itu, perhatian Bupati Ahmad Yuzar terhadap ketepatan pembayaran gaji, menurut Dendi, terus disampaikan kepada jajaran pengelola keuangan daerah. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Yudha Pratama <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Alfiana Putri<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n