\n Syamsuri <\/a>
\n –<\/span> 20 June 2024 | 23:06<\/span> –<\/span> Dibaca 1 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2024\/06\/20\/1c2cd90fe3eb.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Pansus DPRD, Johantono, saat konferensi pers bersama beberapa wartawan usai rapat dengan dishub. (Foto: Syamsuri\/Suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SITUBONDO <\/b>– DPRD Situbondo membentuk pansus laporan hasil pemeriksaan BPK RI, karena dari 44 temuan masih ada 22 temuan yang diduga belum dilaksanakan oleh beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.<\/span><\/p>\n “Hal ini kita lakukan karena kesimpulan dari BPK RI kita masih belum dianggap patuh terhadap rekomendasi yang diberikan,” ujar Ketua Pansus DPRD Situbondo, Johantono, usai memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan di aula ruang rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis (20\/06\/2024)<\/p>\n Menurutnya, anggota pansus yang dibentuk oleh DPRD sudah melakukan kerja secara maraton selama dua hari dengan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Situbondo.<\/p>\n “Tetapi kita sangat kecewa karena masih ada dua dinas yang kita undang dua kali di rapat pansus tidak datang. Yaitu Dinas PUPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo,” ujarnya.<\/p>\n “Mereka kita undang dua kali di rapat pansus terkait klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang diduga sampai saat ini masih ada yang belum diselesaikan,” imbuhnya.<\/span><\/p>\n Kata Johantono, karena dua dinas ini temuannya sangat penting, yaitu ada beberapa poin temuan di beberapa titik kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Situbondo yang masih belum diselesaikan, ini terjadi di Dinas PUPP Situbondo.<\/p>\n “Kemudian Dinas Kesehatan ini juga sangat urgen, karena ada beberapa temuan dan rekomendasi LHP BPK terkait skema salah penganggaran tentang SEHATI,” bebernya.<\/p>\n Kendati dua dinas tersebut temuanya belum diselesaikan, tapi mereka tidak merespons undangan teman teman pansus di DPRD Situbondo.<\/p>\n “Mestinya, apa yang menjadi rekomendasi BPK RI ini harus betul-betul dilaksanakan 100 persen oleh Pemkab Situbondo, tetapi sayangnya\u00a0 pemerintah daerah dianggap masih belum patuh terhadap catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI,” tegasnya.<\/p>\n Seharusnya, Johantono menambahkan, sebelum muncul LHP yang akan datang, temuan dari LHP BPK RI ini semuanya harus sudah ditindaklanjuti oleh pemda. Artinya sudah nol posisinya.<\/p>\n “Untuk temuan di OPD yang lain Pansus DPRD masih belum melihat secara detail, tetapi yang jelas sudah ada beberapa temuan dari beberapa OPD, itu yang kita rangkum sampai saat ini,” terangnya.<\/p>\n Oleh karena itu, ia berharap ada itikad baik dari Dinas PUPP dan Dinkes. Dan rencananya,\u00a0hari Sabtu besok dua OPD tersebut akan diundang rapat kembali. Ketika masih tidak hadir, maka pansus akan menyerahkan masalah ini kepada\u00a0 DPRD. <\/p>\n “Apakah mau mengajukan interpelasi atau hak angket ya tunggu saja nanti hasilnya,” tutup Johantono.<\/p>\n Sementara itu, Plt Kadis PUPP Samsuri beralasan, dirinya tidak hadir diundang bukan disengaja, karena ada acara yang bersamaan. Dia pun membantah atas tudingan tidak merespons undangan DPRD tersebut.<\/p>\n “Terkait masalah LHP BPK-RI terhadap temuan di dinas PUPP, ini semuanya sudah diselesaikan dengan baik oleh semua rekanan dan sudah ada tanda bukti setornya,” bebernya. (*) \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
<\/p>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Syamsuri <\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n