\n Irqam<\/a>
\n –<\/span> 04 July 2024 | 10:07<\/span> –<\/span> Dibaca 704 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Proyek](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2024\/07\/03\/442708169b93.jpg\")
\n <\/div>\nRapat Komisi I DPRD Kabupaten Tuban bersama instansi terkait membahas pembahasan lahan untuk RSUD Koesma. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, TUBAN<\/strong> – Proyek pembangunan gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) RSUD Koesma Tuban, Jawa Timur, tak berjalan mulus. Pembangunan gedung setinggi lima itu masih terganjal pembebasan lahan.<\/p>\n Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi I DPRD Kabupaten Tuban pada rapat bersama Pemkab Tuban, RSUD Koesma, Yayasan Abdi Negara, dan BPN Tuban yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi pada Senin (1\/07\/2024).<\/p>\n Rapat dipimpin langsung anggota Komisi I DPRD Tuban, Mohammad Musa didampingi Mukaffi Makki. Hadir Direktur RSUD Koesma Tuban Masyudi, Ketua Yayasan Abdi Negara Joko Sarwono, Kasi Penetapan Hak dan Pen\u00addaftaran ATR\/ BPN Kacung Efendi, Kabag Hukum Setda Tuban Cyta Sorjawijati, dan Kabag Umum Setda Tuban Nurul Fuadiyah.\u00a0<\/p>\n Mohammad Musa mendesak agar permasalahan pembebasan lahan yang masih mengajal pembangunan gedung IPIT RSUD Koesma ini harus segera diselesaikan Pemkab Tuban. Sebab, gedung tersebut sangat penting untuk peningkatan akses pelayanan masyarakat.<\/p>\n \u201cKami harap, masalah ini cepat selesai, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat juga,\u201d kata Musa.<\/p>\n Ditempat yang sama, Mukaffi Makki meminta kepada Pemkab Tuban untuk mengakomodir beberapa permintaan warga yang terdampak. Hal ini, agar persoalan pembebasan lahan itu tidak berlarut-larut.<\/p>\n \u201cKarena bagaimanapun mereka juga warga Kabupaten Tuban,\u201d ujar anggota Komisi I DPRD Tuban yang akrab disapa Gus Kaffi.<\/p>\n Selain itu, Gus Kaffi juga menyoroti kejelasan Hak Atas Tanah (HAT) dari lahan yang akan dibebaskan. \u201cKemudian jumlah luasan yang berubah,\u201d ucapnya.<\/p>\n Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Negara Joko Sarwono menyampaikan, pihaknya sudah menggelar audiensi bersama pemkab dan warga. Namun, dari total 19 kepala Keluarga, 7 diantaranya belum memenuhi kata sepakat mengenai ganti rugi.\u00a0<\/p>\n Joko menegaskan bahwa sesuai dengan bukti sertipikat yang diterbitkan ATR\/BPN, lahan tersebut secara sah milik yayasan Abdi Negara, dengan total luasan awal 52.350 meter persegi.<\/p>\n Namun, berubah menjadi 49.340 meter persegi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh ATR\/ BPN tahun 2022 lalu, saat yayasan akan membangun pagar pembatas. \u201cSelain itu juga sebagai pengamanan aset\u201d, ujarnya.\u00a0<\/p>\n Ia mengaku, bersama dengan Pemkab Tuban akan segera kembali melakukan mediasi dengan warga. \u201cKami harap, kali ini ada kata sepakat, agar cepat selesai,\u201d ucapnya.<\/p>\n Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR\/BPN Tuban Kacung Efendi mengatakan, perubahan luasan tanah bisa saja terjadi akibat metode pengukuran yang digunakan.\u00a0<\/p>\n \u201cItu bisa berubah karena pakai metode manual berganti ke digital. Jadi dari luasan induk, berubah menjadi luasan sekarang ini,\u201d kata Kacung.\u00a0<\/p>\n Selain itu, berdasarkan data yang ada, batas sebelah utara sudah di mohon oleh bekas penggarap tanah setempat yang sebelumnya mendapatkan izin dari yayasan Abdi Negara. \u201cNah, siapa-siapanya,\u00a0\u00a0ini sesuai usulan lurah saat itu,\u201d\u00a0\u00a0imbuh Kacung.\u00a0<\/p>\n Direktur RSUD Koesma Tuban Moh. Masyhudi menjelaskan, pembangunan gedung IPIT telah direncanakan sejak tahun lalu, namun\u00a0\u00a0diundur hingga 2024. Ia meyakinkan, jika kebutuhan IPIT cukup mendesak, melihat kebutuhan masyarakat saat ini.\u00a0<\/p>\n \u201cIni mendesak pimpinan, karena ICU kita cuman 8 kamar. Padahal, idealnya harus 30 ICU sesuai standar. Jadi kami (RSUD) kewalahan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Masyhudi berharap, masalah pembebasan lahan segera selesai, agar pembangunan IPIT dapat dilaksanakan.\u00a0<\/p>\n Sebelumnya, Komisi I DPRD Tuban juga telah mediasi warga timur RSUD Koesma Tuban dengan Pemkab Tuban dan Yayasan pada 26 Juni lalu. Hasilnya, Komisi I meminta penjelasan kepastian Hak Atas Tanah tersebut kepada pihak yayasan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Irqam<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n