\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/05\/41bc5d75d369.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota DPRD bersama perwakilan Pemkot Makassar dan pihak PT GMTD mengikuti RDP membahas penyerahan fasum dan fasos kawasan Tanjung Bunga di ruang rapat DPRD setempat, awal pekan ini. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MAKASSAR –\u00a0<\/strong>DPRD Kota Makassar melayangkan ultimatum kepada PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk agar segera menuntaskan kewajiban penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan Tanjung Bunga kepada Pemerintah Kota Makassar.<\/p>\n Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama sejumlah instansi terkait di gedung DPRD Makassar, awal pekan ini.<\/p>\n RDP tersebut menjadi pertemuan ketiga yang secara khusus membahas status aset kawasan Tanjung Bunga yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak pengembang kepada pemerintah daerah.<\/p>\n DPRD menilai kejelasan status fasum dan fasos menjadi kunci penting bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta melakukan pembangunan infrastruktur secara maksimal.<\/p>\n Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan adanya langkah konkret dari PT GMTD setelah beberapa kali rapat pembahasan dilakukan. Menurutnya, DPRD tidak ingin persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian.<\/p>\n \u201cKami memberikan ultimatum agar PT GMTD segera menyerahkan fasum dan fasos di kawasan Tanjung Bunga. Ini bukan sekadar permintaan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengembang sesuai aturan yang berlaku,\u201d ujar Azwar Rasmin dalam rapat.<\/p>\n Ia juga meminta pihak GMTD segera menyerahkan dokumen site plan secara menyeluruh agar proses verifikasi aset oleh pemerintah dapat dilakukan dengan jelas dan transparan.<\/p>\n \u201cSite plan sangat penting untuk memastikan titik-titik fasilitas umum dan fasilitas sosial yang wajib diserahkan kepada pemerintah. Tanpa dokumen yang lengkap, proses verifikasi akan sulit dilakukan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Selain menyoroti persoalan aset fisik, DPRD juga menyinggung aspek ekonomi terkait penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar di PT GMTD.<\/p>\n DPRD mendorong adanya transparansi dalam pembagian dividen serta membuka peluang penguatan kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan tersebut.<\/p>\n Anggota Komisi A DPRD Makassar, H. Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa selama fasum dan fasos belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah, maka pemerintah daerah tidak dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memperbaiki fasilitas yang ada di kawasan tersebut.<\/p>\n \u201cPenyerahan fasum dan fasos itu wajib. Selama statusnya masih milik pengembang, pemerintah tidak bisa menggunakan APBD untuk memperbaiki jalan, drainase, maupun fasilitas lainnya di kawasan itu,\u201d kata Suryadi.<\/p>\n Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di kawasan Tanjung Bunga. Kerusakan infrastruktur tidak dapat segera diperbaiki karena status asetnya belum jelas.<\/p>\n \u201cKalau ada jalan rusak atau lampu jalan bermasalah, pemerintah tidak bisa langsung turun tangan karena asetnya belum menjadi milik pemerintah. Ini yang membuat masyarakat ikut terdampak,\u201d tambahnya.<\/p>\n Sementara itu, Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengungkapkan bahwa di lapangan pihak kecamatan kerap melakukan pemeliharaan prasarana meskipun secara aturan hal tersebut masih menjadi tanggung jawab pengembang sebelum dilakukan serah terima.<\/p>\n \u201cKami sering turun melakukan pemeliharaan drainase dan beberapa prasarana di kawasan GMTD karena kebutuhan masyarakat. Padahal secara aturan tanggung jawab itu masih berada pada pengembang sebelum dilakukan serah terima,\u201d ungkap Aril.<\/p>\n Dalam rapat tersebut juga disinggung persoalan retribusi persampahan di kawasan Tanjung Bunga. Pemerintah menilai kontribusi retribusi sampah dari kawasan tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan.<\/p>\n Berdasarkan perhitungan pemerintah kecamatan dan dinas terkait, potensi retribusi sampah di kawasan tersebut sebenarnya dapat mencapai tiga hingga empat kali lipat dari nilai yang dibayarkan saat ini.<\/p>\n Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Syarifuddin Sijaya, mengatakan pemerintah berharap ada komitmen nyata dari pihak GMTD setelah rapat tersebut.<\/p>\n \u201cKami berharap setelah RDP ini ada tindak lanjut yang jelas dari pihak GMTD. Pemerintah dan DPRD ingin persoalan fasum dan fasos ini segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n Selain membahas fasum dan fasos, rapat tersebut juga menyinggung sejumlah isu lain yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Tanjung Bunga, termasuk percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n DPRD Makassar menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga PT GMTD memenuhi seluruh kewajiban administratif maupun fisik yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengembang kawasan.<\/p>\n Pemerintah dan DPRD berharap kejelasan status aset tersebut dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di kawasan strategis Tanjung Bunga. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Arya Rahmansyah<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n