\n
![\"DPRD](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/11\/c10dee277c3a.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan. (Foto: Lukman\/Suara Indonesia)<\/p>\n
BERITA PLUS, SURABAYA<\/b> – Anggota DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menyayangkan kebijakan Pemkot Surabaya yang melakukan pemblokiran KTP-KK.<\/p>\n
Menurut Johari, kebijakan tersebut sangat berdampak bagi warga, terutama memengaruhi layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan aspirasi yang dia terima saat reses di 12 titik di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5, rata-rata yang dikeluhkan warga adanya pemblokiran KTP dan KK.<\/p>\n
“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial. Saya harap masalah yang sudah viral ini mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya,” ujar Johari, Rabu (11\/3\/2026).<\/p>\n
Ia menyampaikan apresiasi adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat. Hanya saja, dia menilai DTSEN harus disertai juga dengan proses verifikasi data. Artinya tidak hanya melakukan survei saja. Hal ini agar tidak merugikan warga.<\/p>\n
“Ada 118 ribu KK yang belum terdata karena antara domisili dan data KTP tidak sinkron. Ini harus segera diverifikasi, tidak \u2018digantung\u2019. Apalagi ini berdampak kepada bantuan sosial, pendidikan hingga layanan kesehatan bagi keluarga atau penduduk bersangkutan,” pungkas Bang Jo.<\/p>\n
Ia berharap kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar melakukan verifikasi dan diskresi bagi warga yang memang membutuhkan dan sudah lama tinggal di Kota Surabaya. Ini penting agar mereka tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.<\/p>\n
“Kita, termasuk anggota DPRD sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab untuk \u2018menyuarakan\u2019 keresahan masyarakat tersebut. Kalau misalkan verifikasinya belum sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Perwali (Peraturan Wali Kota), maka harus diberikan solusi terbaik,” terang anggota Komisi D DPRD Surabaya itu. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Lukman Hadi<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n