\n
![\"Opsen](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/10\/d0023f6b2566.jpg\")
\n <\/div>\nIlustrasi Opsen Pajak. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP<\/b> – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor setelah kebijakan opsen pajak yang berlaku sejak 2025 memberikan porsi lebih besar bagi daerah. Melalui skema tersebut, sebesar 66 persen penerimaan pajak kendaraan bermotor kini masuk ke pemerintah kabupaten\/kota.<\/p>\n
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, peningkatan porsi pajak yang diterima daerah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.<\/p>\n
Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.<\/p>\n
Ferdiansyah menjelaskan, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Dana yang masuk ke kas daerah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.<\/p>\n
\u201cKetika masyarakat membayar pajak kendaraan, otomatis mereka ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sehingga kita bisa memperbaiki jalan dan berbagai fasilitas lainnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain mendorong kepatuhan membayar pajak, Bapenda Sumenep juga mengimbau masyarakat yang masih menggunakan kendaraan dengan pelat nomor luar daerah agar melakukan mutasi ke pelat nomor Sumenep.<\/p>\n
Hal itu dinilai penting agar pajak kendaraan yang dibayarkan dapat masuk ke kas daerah tempat kendaraan tersebut digunakan.<\/p>\n
Ia menilai masih banyak kendaraan yang beroperasi di Sumenep tetapi pajaknya dibayarkan di daerah lain karena menggunakan pelat nomor luar kota.<\/p>\n
\u201cKalau kendaraan itu mengaspal di Sumenep tetapi pelat nomornya luar kota, maka pajaknya juga dibayarkan ke luar kota,\u201d katanya.<\/p>\n
Ferdiansyah menambahkan, sebelum kebijakan opsen pajak diberlakukan, bagian pajak kendaraan yang diterima daerah relatif kecil. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, minimal hanya sekitar 10 persen dari penerimaan pajak kendaraan yang masuk ke pemerintah daerah.<\/p>\n
Karena itu, dengan porsi yang kini mencapai 66 persen, pemerintah daerah berupaya lebih serius mengoptimalkan potensi tersebut melalui berbagai langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak.<\/p>\n
Sebagai bagian dari upaya itu, Bapenda Sumenep juga menggandeng Samsat dan Polres untuk melakukan operasi gabungan (Opsgap). Kegiatan tersebut tidak difokuskan pada penindakan pelanggaran lalu lintas, melainkan lebih kepada pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya terkait kewajiban pembayaran pajak.<\/p>\n
Melalui operasi tersebut, petugas akan memeriksa apakah kendaraan yang melintas telah memenuhi kewajiban pajaknya atau masih menunggak. Bagi kendaraan yang diketahui belum melunasi pajak, pemiliknya akan diberikan pemberitahuan.<\/p>\n
\u201cKalau ternyata masih menunggak, ya kita berikan \u2018surat cinta\u2019 sebagai pengingat agar segera membayar pajak kendaraan,\u201d tutupnya. (*)\u00a0<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n