\n
![\"Komisi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/27\/e9211d7ce062.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadlo. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG <\/b>– Pemasangan atribut foto kepala daerah di instansi pemerintah bukan sekadar formalitas, melainkan amanah undang-undang yang merepresentasikan otoritas negara secara sah. Namun, insiden hilangnya foto Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, dalam visual acara Halal Bihalal Perumda Tirta Kanjuruhan baru-baru ini memicu polemik panas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.<\/p>\n
Dalam acara tersebut, terpampang gambar Bupati Malang, M. Sanusi, yang justru bersanding dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Tidak adanya sosok Wakil Bupati dalam materi publikasi tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan dan etika keprotokolan.<\/p>\n
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadlo, menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, merujuk pada UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, posisi bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan pejabat negara yang telah dilantik secara sah.<\/p>\n
“Pemasangan foto pimpinan daerah adalah bentuk kepatuhan terhadap hierarki pemerintahan dan penghormatan terhadap jabatan. Apa yang terjadi di Perumda Tirta Kanjuruhan ini tidak patut dan mencederai amanah undang-undang,” tegas pria yang akrab disapa Gus Tadlo tersebut kepada Suara Indonesia, Sabtu (28\/3\/2026).<\/p>\n
Gus Tadlo pun mendesak Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi, untuk segera mengambil langkah tanggung jawab. “Saya dari Komisi II meminta Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan meminta maaf langsung kepada Wakil Bupati Malang, Bu Nyai Lathifah,” tambahnya.<\/p>\n
Sebelumnya protes keras juga datang dari internal partai pengusung. Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Kholiq, menyebut insiden ini sebagai “blunder politik” yang tidak perlu terjadi. Ia bahkan melabeli tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap proses demokrasi yang telah memandatkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin daerah bersama-sama.<\/p>\n
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media belum mendapatkan respons dari pihak direksi.<\/p>\n
Secara aturan administratif, foto Kepala Daerah dan Wakilnya wajib dipasang berdampingan dengan Lambang Negara (Garuda Pancasila) serta foto Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol kesatuan NKRI. Pengabaian terhadap salah satu unsur pimpinan daerah dianggap mengaburkan informasi publik mengenai representasi pimpinan daerah yang sah di mata masyarakat. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n