\n
![\"Polemik](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/28\/41cb30dfed0c.jpg\")
\n <\/div>\nAnggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi’i. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, MALANG<\/b> – Ruang publik di Kabupaten Malang baru-baru ini dihangatkan oleh perdebatan mengenai desain baliho ucapan halal bihalal milik Perumda Tirta Kanjuruhan. Isu ini mencuat setelah masyarakat menyoroti ketiadaan foto Wakil Bupati Malang dalam baliho tersebut, sementara sosok Sekretaris Daerah (Sekda) tampak bersanding mendampingi Bupati.<\/p>\n
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi\u2019i, meminta masyarakat dan elite politik untuk tetap jernih dan tidak terjebak dalam tafsir politik yang berlebihan. Menurutnya, komposisi foto tersebut murni masalah teknis-formal dan bukan merupakan komoditas konflik kepentingan.<\/p>\n
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Kaji Imam ini menjelaskan bahwa tampilan visual dalam baliho tersebut merupakan cerminan dari struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<\/p>\n
“Baliho itu medium terbatas. Ia mengikuti struktur, bukan menyusun ulang struktur. Sesederhana itu,” tegas Imam, Minggu (29\/3\/2026).<\/p>\n
Imam merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam regulasi tersebut, organ BUMD secara definitif terdiri dari Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Sekretaris Daerah sebagai Dewan Pengawas, dan jajaran Direksi.<\/p>\n
“Secara normatif, Wakil Bupati memang bukan bagian dari organ BUMD. Jadi, ketika baliho menampilkan unsur formal tersebut, yang sedang bekerja adalah kepatuhan terhadap aturan, bukan upaya menghapus peran seseorang,” imbuhnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Kaji Imam menyayangkan jika energi pimpinan maupun anggota dewan lainnya terserap pada hal-hal bersifat simbolik. Ia menepis tudingan pihak-pihak yang mencoba menarik isu ini ke ranah “pelecehan” jabatan. Ia menilai, justru memaksakan unsur di luar struktur masuk ke dalam format resmi BUMD akan menimbulkan persoalan profesionalitas.<\/p>\n
Meskipun foto Wakil Bupati tidak hadir dalam ruang visual BUMD, Imam menegaskan bahwa peran Wabup tetap krusial sebagai pendamping Bupati dalam sistem kepemimpinan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi tersebut harus ditempatkan secara proporsional.<\/p>\n
“Tugas Wakil Bupati membantu dan mewakili Bupati. Kepala Daerah kita (Bupati) saat ini masih sehat, bahkan aktif melakukan roadshow subuh keliling di 33 kecamatan. Artinya, secara fungsi tidak ada kekosongan yang perlu diisi secara simbolik dengan foto Wabup di baliho BUMD,” jelasnya.<\/p>\n
Menutup pernyataannya, Imam meyakini bahwa masyarakat lebih mementingkan kualitas pelayanan daripada urusan seremonial foto.<\/p>\n
“Masyarakat tidak sedang menghitung siapa yang ada di foto. Mereka lebih menunggu air yang mengalir lancar dan pelayanan yang nyata,” pungkasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Aditya Mahatva Yodha<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n