\n
![\"Bupati](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/29\/fdde4cf2c010.jpg\")
\n <\/div>\nBupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, TRENGGALEK<\/b> – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengakui keterbatasan fiskal dalam membiayai seluruh penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyebut kondisi ini membuat pemerintah harus melakukan prioritas, terutama bagi warga dengan penyakit kronis.<\/span><\/span><\/p>\n Arifin menjelaskan, pada masa fiskal daerah yang masih kuat, Pemkab Trenggalek mampu menanggung seluruh penerima PBI.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Namun, kondisi tersebut kini berubah sehingga pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cDulu ketika fiskal kita kuat, kita bisa membayari seluruh penerima PBI. Tapi sekarang, kalau memang ada yang bisa dibantu, khususnya yang katastrofik atau penyakit kronis, itu segera kita prioritaskan,\u201d ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\n Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu pemerintah masih bisa melakukan reaktivasi kepesertaan secara insidentil melalui bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Namun skema ini belum mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cKalau kejadian begitu masuk baru ketahuan tidak aktif, kita bisa langsung reaktivasi lewat Baznas. Tapi itu belum bisa memberi kenyamanan, karena idealnya langsung dibayari semua,\u201d jelasnya.<\/span><\/span><\/p>\n Menurutnya, jika seluruh pembiayaan dibebankan kepada Baznas, maka anggaran yang tersedia tidak akan mencukupi.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Berdasarkan perhitungan, kebutuhan tambahan anggaran untuk layanan kesehatan kelas 3 mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cKalau kita hitung, untuk pelayanan kelas 3 dalam satu tahun kita butuh tambahan sekitar Rp12 miliar. Ini yang kita coba melalui refokusing anggaran,\u201d katanya.<\/span><\/span><\/p>\n Selain masalah pembiayaan, Arifin juga menyoroti pentingnya data internasional penerima bantuan sosial antara pemerintah daerah dan pusat.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Ia menyebut Posko Gertak yang telah berjalan sejak 2016 akan dioptimalkan untuk mendukung integrasi tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cPR kita bagaimana data itu bisa terintegrasi pusat dengan melalui BPS. Kalau perlu petugas BPS kita tempatkan di Posko Gertak agar sistemnya langsung inline,\u201d ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\n Di tingkat desa, pemerintah juga membentuk pembentukan tim operator untuk memastikan pendataan berjalan optimal. Hal ini penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis.<\/span><\/span><\/p>\n Arifin mengungkapkan masih ditemukannya warga lanjut usia yang belum memiliki KTP, sehingga berpotensi tidak terdata dalam sistem bantuan sosial.<\/span><\/span><\/p>\n \u201cBanyak mbah-mbah kita yang belum punya KTP. Makanya sekarang kita masifkan layanan perekaman di desa setiap minggu,\u201d ungkapnya.<\/span><\/span><\/p>\n Ia menegaskan, warga yang belum terdata berisiko menjadi \u201cinvisible people\u201d dan tidak mendapatkan bantuan.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Untuk itu, pemerintah melakukan pengecekan langsung di lapangan sambil menunggu pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).<\/span><\/span><\/p>\n \u201cSambil menunggu update DTSEN, kalau dari ground check terbukti membutuhkan bantuan, kita intervensi lewat Baznas,\u201d tutupnya. (ADV)<\/b><\/span><\/span><\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n