\n
![\"Pemerataan](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/03\/31\/a080e28e561d.jpg\")
\n <\/div>\nPenyampaian hasil reses II DPRD Sumenep. (Foto: DPRD Sumenep for Suaraindonesia.co.id)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP<\/b> –\u00a0 Berdasarkan hasil reses II DPRD Sumenep yang disampaikan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna, Selasa (31\/03\/2026) diketahui bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Sumenep.<\/p>\n
Secara umum, seluruh fraksi menilai pembangunan belum sepenuhnya menjangkau wilayah kepulauan secara optimal. Kesenjangan tersebut terlihat dari terbatasnya akses infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi yang masih dirasakan masyarakat di pulau-pulau.<\/p>\n
Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Agus Hariyanto, menegaskan perlunya perubahan orientasi pembangunan agar lebih merata dan menyentuh seluruh wilayah. \u201cKami berharap tidak ada lagi ketimpangan dalam pelayanan dan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih jauh dari kata merata. Kondisi jalan rusak di wilayah kepulauan hingga keterbatasan layanan kesehatan menjadi perhatian serius. \u201cKami meminta pemerintah segera menangani jalan poros yang rusak parah karena sangat membahayakan masyarakat,\u201d tegas perwakilan Fraksi PPP Hairul Anam.<\/p>\n
Selanjutnya, Fraksi PAN turut menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten dan sistem drainase yang dinilai memperparah kerusakan saat musim hujan. Selain itu, penerangan jalan umum juga menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah.\u00a0<\/p>\n
\u201cKami berharap pemerintah segera memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak karena berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,\u201d ungkap juru bicara Fraksi PAN Hairul Anwar.<\/p>\n
Dalam kesempatan yang sama Ahmad Jazuli dari Fraksi Demokrat menyebut, persoalan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, mulai dari jalan rusak, minimnya PJU, hingga kebutuhan air bersih dan pengelolaan sampah. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga dinilai perlu perhatian serius, terutama di daerah terpencil.\u00a0<\/p>\n
\u201cPemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Darul Hasyim Fath Menerangkan, hasil reses menunjukkan kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan, irigasi, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM menjadi fokus utama.\u00a0<\/p>\n
\u201cKebijakan pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,\u201d terangnya.<\/p>\n
Sementara itu, Samsiyadi Fraksi NasDem juga menyoroti ketertinggalan wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur pelabuhan, listrik, dan transportasi laut. Masyarakat juga menginginkan penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.\u00a0<\/p>\n
\u201cKami mendorong langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan,\u201d tegas perwakilan Fraksi NasDem.<\/p>\n
Fraksi PKB menambahkan bahwa persoalan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pupuk masih menjadi keluhan utama masyarakat. Selain itu, akurasi data kemiskinan dan efektivitas program bantuan sosial juga perlu dievaluasi.\u00a0<\/p>\n
\u201cPemerintah harus lebih peka dan cepat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat,\u201d ujar Mirza Khomaidi Hamid.<\/p>\n
DPRD Sumenep juga kembali mengingatkan, bahwa ketimpangan darat dan kepulauan bukan sekadar isu sektoral, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. DPRD pun mendorong agar hasil reses tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.<\/p>\n
\u201cKami tentu berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata. Dan berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah,\u201d pungkasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n