\n
![\"PDIP](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/01\/9a94f0338ad2.jpg\")
\n <\/div>\nKetua Fraksi PDIP Sumenep Hosnan Abrari. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, SUMENEP <\/b>– Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumenep semakin serius mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembatasan usia pengguna media sosial. Upaya tersebut, menguat seiring hadirnya regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur pembatasan akses digital bagi anak-anak.<\/p>\n
Diketahui, kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 dan PP Tunas yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 menjadi landasan baru dalam mempercepat pembahasan raperda tersebut.\u00a0<\/p>\n
Aturan tersebut semakin menegaskan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, termasuk dorongan kepada platform digital untuk menonaktifkan akun yang tidak memenuhi syarat usia.<\/p>\n
Langkah itu dinilai sebagai respons terhadap meningkatnya risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga kecanduan penggunaan gawai pada anak. Karena itu, keberadaan regulasi dinilai mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.<\/p>\n
Ketua Fraksi PDIP Sumenep Hosnan Abrari memastikan bahwa raperda yang tengah digagas tidak akan bertentangan dengan kebijakan di tingkat pusat. Sebaliknya, aturan tersebut justru akan berjalan seiring dan saling menguatkan.<\/p>\n
\u201cRaperda yang kami inisiasi ini tetap sejalan dengan regulasi di atasnya. Bahkan, keberadaannya semakin diperkuat dengan adanya peraturan menteri yang baru diterbitkan,\u201d ujarnya, Rabu (01\/04\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan, terbitnya aturan nasional tersebut menjadi rujukan tambahan bagi DPRD dalam memperdalam substansi raperda. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berbasis kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan nasional.<\/p>\n
Menurutnya, persoalan penggunaan media sosial oleh anak-anak kini telah menjadi isu luas yang membutuhkan penanganan serius. Oleh sebab itu, kehadiran regulasi daerah dianggap penting untuk mempertegas pengawasan di tingkat lokal.<\/p>\n
\u201cRegulasi dari pusat ini menjadi referensi baru bagi kami untuk mengkaji lebih dalam. Artinya, kebutuhan pembatasan ini tidak hanya dirasakan di Sumenep, tetapi juga menjadi perhatian secara nasional,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Fraksi PDIP, lanjut Hosnan, berkomitmen mengawal raperda tersebut hingga tuntas. Ia menilai aturan ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.<\/p>\n
Ke depan, raperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi aktivitas digital anak.<\/p>\n
Pihaknya menilai, dengan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, upaya perlindungan anak di era digital diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.<\/p>\n
\u201cPembahasan raperda ini akan terus kami kawal sampai selesai, karena tujuannya jelas, yakni melindungi anak-anak dari potensi penyalahgunaan media sosial,\u201d tutupnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Wildan Mukhlishah Sy<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n