\n Moh.Ridwan<\/a>
\n –<\/span> 01 April 2026 | 19:04<\/span> –<\/span> Dibaca 136 kali<\/span>
\n <\/span>
\n \n <\/div>\n
\n
![\"Saksi](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/01\/fbf66e722c8e.jpg\")
\n <\/div>\nProses persidangan kasus BUMD Sumber Daya menghadirkan para saksi di Pengadilan Tipidkor Surabaya. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, BANGKALAN<\/b> – Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi penyertaan modal senilai Rp14,8 miliar yang menyeret PT Tonduk Majeng Madura kembali memantik tanda tanya besar. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Rabu (1\/4\/2026), justru diwarnai absennya salah satu saksi, Imron Abd Fattah yang dijadwalkan memberikan keterangan.<\/span><\/p>\n Ketidakhadiran Imron menjadi sorotan karena ia dinilai memiliki peran penting dalam mengurai dugaan alur dana dari BUMD PT Sumber Daya Bangkalan ke PT Tonduk Majeng Madura.
\n<\/p>\n Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) hanya berhasil menghadirkan sebagian saksi fakta.
\n<\/p>\n Adapun saksi yang hadir antara lain Reza Teguh Wibowo, Nur Fata Yasin, Aminullah, Jev Vanand, dan Nur Aini sehingga memperlambat upaya pengungkapan konstruksi perkara secara utuh.
\n<\/p>\n Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal milik BUMD Sumber Daya yang seharusnya menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah. Namun dalam praktiknya, dana miliaran rupiah tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan, bahkan mengarah pada indikasi kredit fiktif.
\n<\/p>\n Jaksa berupaya menelusuri secara detail mekanisme pencairan hingga penggunaan dana. Fokus utama persidangan adalah membuka siapa yang berperan dalam proses pengambilan kebijakan, serta bagaimana dana tersebut mengalir hingga berujung pada dugaan kerugian negara.
\n<\/p>\n Ketidakhadiran saksi seperti Imron Fatah dinilai berpotensi menghambat pengungkapan fakta krusial. Pasalnya, keterangannya diduga kuat berkaitan langsung dengan proses internal dan alur transaksi yang kini dipersoalkan.
\n<\/p>\n Dalam perkara ini, aparat penegak hukum telah menetapkan tiga terdakwa dari jajaran direksi PT Tonduk Majeng Madura, yakni Abdul Qodir, Uhtori, dan Syofiullah Syarif. Ketiganya diduga memiliki keterlibatan dalam kebijakan pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur.
\n<\/p>\n Sejumlah fakta persidangan sebelumnya juga mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan dalam tubuh perusahaan, yang memperkuat dugaan bahwa penyertaan modal tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan bisnis yang sehat.
\n<\/p>\n Kuasa hukum salah satu terdakwa, Sandy Pramu Winaldha juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar mendatangkan kembali saksi Imron Fatah pada sidang lanjutan, tetapi seolah majelis hakim tidak mempunyai kewenangan mendatangkan saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar tentang kewenangan majelis hakim.
\n<\/p>\n “Majelis hakim memberikan statement bahwasanya tidak mempunyai wewenang untuk memanggil saksi bapak Imron Fatah untuk mewajibkan hadir. Jadi kalau secara normatif itu benar, tetapi publik tidak berpikir seperti itu. Jika tidak diupayakan mendatangkan, berarti netralitas majelis hakim di mata publik bisa jadi cacat demi hukum,” ungkapnya.
\n<\/p>\n Oleh karena itu, kasus tersebut menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di Bangkalan. Anggaran BUMD yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi bisnis daerah justru diduga menjadi celah praktik penyimpangan. (*)<\/p>\n \u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Moh.Ridwan<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n