{"id":9868,"date":"2026-04-02T03:48:22","date_gmt":"2026-04-02T03:48:22","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/04\/02\/bupati-trenggalek-tekankan-wfh-harus-berdampak-nyata-pada-efisiensi-apbd\/"},"modified":"2026-04-02T03:48:22","modified_gmt":"2026-04-02T03:48:22","slug":"bupati-trenggalek-tekankan-wfh-harus-berdampak-nyata-pada-efisiensi-apbd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaplus.my.id\/index.php\/2026\/04\/02\/bupati-trenggalek-tekankan-wfh-harus-berdampak-nyata-pada-efisiensi-apbd\/","title":{"rendered":"Bupati Trenggalek Tekankan WFH Harus Berdampak Nyata pada Efisiensi APBD"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n Advertorial<\/span>
\n \"Bupati\n <\/div>\n

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. (Foto: Istimewa)<\/p>\n

BERITA PLUS, TRENGGALEK<\/b> – Pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari setiap minggu mulai 1 April 2026.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Menanggapi hal tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan penerapan WFH harus mampu mewujudkan efisiensi energi dan berdampak langsung pada struktur anggaran daerah.<\/span><\/span><\/p>\n

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menyatakan, kebijakan WFH tidak boleh sekadar formalitas tanpa hasil nyata.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cPrinsipnya begini, yang disampaikan pemerintah pusat terkait WFH ini adalah efisiensi, penghematan konsumsi energi di tengah penggunaan harga energi,\u201d ujarnya setelah melantik pejabat JPT di lingkungan Pemkab Trenggalek, Rabu (1\/4\/2026).<\/span><\/span><\/p>\n

Menurutnya, jika tujuan utama WFH adalah efisiensi, maka harus terlihat dalam perubahan struktur APBD.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Ia bahkan menargetkan penghematan hingga 20 persen dari operasional jika WFH diterapkan satu hari setiap minggu.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cKalau WFH satu hari, berarti seharusnya ada penghematan 20 persen. Listrik, makan minum, perjalanan dinas, apakah bisa turun 20 persen atau tidak. Kalau tidak, untuk apa WFH,\u201d tegasnya.<\/span><\/span><\/p>\n

Mas Ipin mengaku akan meminta tim anggaran melakukan simulasi detail terkait penghematan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<\/span><\/span><\/p>\n

Ia juga menegaskan kebijakan ini baru akan diterapkan penuh setelah ada komitmen dari seluruh perangkat daerah.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cKalau tetap ingin WFH, buktikan efisiensinya bisa dilakukan di sisi mana. Struktur APBD harus berubah,\u201d imbuhnya.<\/span><\/span><\/p>\n

Lebih lanjut, hasil efisiensi tersebut direncanakan akan dialihkan ke kebutuhan-kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan pembentukan dana cadangan penanggulangan potensi krisis ekonomi akibat kenaikan harga energi.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cSehingga nanti kita bisa memberikan subsidi atau bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak,\u201d jelasnya.<\/span><\/span><\/p>\n

Terkait teknis pelaksanaan, Mas Ipin menegaskan WFH tidak harus dilakukan pada hari Jumat.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkannya pada hari Rabu untuk menghindari kesan perpanjangan libur akhir pekan.<\/span><\/span><\/p>\n

Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti layanan kesehatan.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cPelayanan publik tentu saja mengecewakan, karena mereka harus tetap memberikan layanan prima,\u201d tandasnya.<\/span><\/span><\/p>\n

Ia menegaskan, keberhasilan WFH tidak diukur dari jumlah hari pelaksanaan, melainkan dari besarnya penghematan yang dihasilkan.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cSaya tidak fokus pada harinya apa, tapi kalau mau hemat ya mana penghematannya,\u201d tutupnya. (ADV)<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Pewarta<\/strong><\/td>\n: Wahyu Asmoro<\/td>\n<\/tr>\n
Editor<\/strong><\/td>\n: Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/p>\n

<\/p><\/div>\n