\n
![\"Wabup](\"https:\/\/cdn.suaranetwork.com\/images\/2026\/04\/03\/ac22a03d7164.jpg\")
\n <\/div>\nWakil Bupati Gresik, Ashluchul Alif, dalam Rembuk Akur bersama mitra, SPPG, korwil, Komisi IV di Kantor Bupati Gresik. (Foto: Istimewa)<\/p>\n
BERITA PLUS, GRESIK <\/b>\u2013 Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Ashluchul Alif, memperingatkan kepada seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mematuhi standar operasional meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.<\/p>\n
Orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik itu menegaskan pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan. Satgas MBG juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.<\/p>\n
\u201cKalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,\u201d kata Wabup Gresik dalam forum Rembuk Akur di Kantor Bupati Gresik.<\/p>\n
Ia mengungkapkan bahwa Rembuk Akur dirancang sebagai forum diskusi dua arah yang terbuka, guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan standar pelaksanaan MBG. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi lintas pihak untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program di lapangan.<\/p>\n
\u201cIni bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Wabup Gresik menyampaikan bahwa seluruh pihak harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengawal program prioritas nasional tersebut. Agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara utuh.<\/p>\n
\u201cAlhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta teman-teman wartawan. Ini menjadi ruang interaksi dan kerja sama agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat secara utuh,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan. Seiring dinamika kebijakan nasional, Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas secara menyeluruh.<\/p>\n
\u201cTidak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Ia pun kembali mengingatkan bahwa penguatan standar akan terus diiringi dengan pengawasan yang konsisten di lapangan, termasuk dalam pemenuhan aspek higienitas dan sanitasi. <\/p>\n
Setiap dapur MBG juga wajib memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak mulai beroperasi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional.<\/p>\n
\u201cSejak dapur mulai berjalan, ada batas waktu tiga bulan untuk memenuhi SLHS. Kalau tidak terpenuhi, pasti disuspensi. Ini bagian dari penegakan standar agar kualitas program tetap terjaga,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Wabup Alif menambahkan, kebijakan tersebut telah diterapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh dapur MBG di Gresik berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n
\u201cKita tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita semua wajib berjalan benar. Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kita optimistis seluruh dapur MBG di Gresik bisa berjalan optimal,\u201d terangnya.<\/p>\n
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan semangat perbaikan bersama.<\/p>\n
\u201cKami berbicara berdasarkan data di lapangan. Tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.<\/p>\n
\u201cEmpat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan masih adanya ketidaksamaan dalam penerapan standar menu di lapangan, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan di tingkat wilayah.<\/p>\n
\u201cStandar sudah jelas, tinggal bagaimana ini dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Zaifuddin juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat, seiring tingginya dinamika informasi di ruang publik.<\/p>\n
\u201cMasyarakat sekarang sangat kritis. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik, termasuk melalui media sosial,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, seperti perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan yang berdampak pada keseragaman kualitas menu. <\/p>\n
Selain itu tingkat konsumsi ikan yang masih rendah, keterbatasan SDM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme distribusi turut menjadi perhatian.<\/p>\n
\u201cKurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Maka transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,\u201d pungkasnya. (*)<\/p>\n
\u00bb Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n\n
\n Pewarta<\/strong><\/td>\n : Rifki Ahmad<\/td>\n<\/tr>\n \n Editor<\/strong><\/td>\n : Mahrus Sholih<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n