Komisaris BUMD Blora Demo DPRD, Soroti Anggaran Kunjungan Kerja

News

Seno Margo Utomo, Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama MPKN saat aksi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23/4/2026). (Foto: Dok. Suara Indonesia)

BERITA PLUS, BLORA — Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Seno Margo Utomo bersama LSM yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23/4/2026). 

Aksi tersebut menyoroti agenda rutin kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai perlu dievaluasi.

Dalam aksi itu, Seno bersama sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk ke dalam gedung DPRD dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Blora, Mustopa. 

Pertemuan berlangsung secara tertutup tanpa kehadiran wartawan.

Usai pertemuan, Seno menyampaikan bahwa secara legal kunjungan kerja DPRD memang diperbolehkan, termasuk adanya honor narasumber. 

Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan tetap mempertimbangkan asas manfaat.

“Kunker itu legal, seperti honor narasumber. Tapi ya secukupnya, jangan berlebihan dan tanpa perhitungan,” ujarnya di depan gedung DPRD Blora, Kamis.

Seno mengungkapkan, pimpinan DPRD Blora menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap anggaran dan pelaksanaan kunjungan kerja. 

Bahkan, menurutnya, ada komitmen untuk meminta maaf kepada publik apabila kegiatan tersebut dinilai terlalu besar, baik dari sisi nominal maupun frekuensinya.

“Mereka akan mengevaluasi kebijakan kunker, termasuk seluruh kegiatan DPRD. Bulan April ini ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan langkah evaluasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, kunjungan kerja seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mendorong masuknya investasi maupun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor industri maupun migas.

Selain itu, Seno juga menuntut transparansi dalam pelaksanaan kunker. Ia meminta DPRD tidak hanya mempublikasikan jadwal dan lokasi kegiatan, tetapi juga substansi serta hasil yang dicapai, termasuk melalui media.

“Supaya masyarakat bisa ikut memantau. Nanti akan kita tagih, bulan depan seperti apa hasil kunker mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dari aksi tersebut. 

DPRD, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperjelas rincian kegiatan kunjungan kerja.

“Tidak hanya jadwal dan lokasi, tapi juga harus ada tema-tema yang jelas dalam setiap kunjungan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan meminta Sekretariat DPRD untuk menyusun kerangka dan desain kegiatan yang lebih komprehensif, sehingga setiap agenda kungker memiliki arah dan tujuan yang terukur.

“Kami akan minta desain yang lebih utuh, tidak hanya judul kegiatan dan jadwal, tetapi juga tema yang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS