Penolakan Proyek PSEL di Tamalanrea Memanas. Warga Minta Wali Kota Makassar Buka Suara ke Publik
Warga yang tergabung dalam GERAM PLTSa membentangkan spanduk penolakan terhadap rencana pembangunan PSEL di Kecamatan Tamalanrea saat mendatangi Balaikota Makassar, Kamis (11/5/2026) (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, MAKASSAR – Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea kembali memanas.
Kali ini penolakan datang dari warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa (GERAM PLTSa). Mereka mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Makassar yang dinilai belum memberikan kepastian di tengah polemik proyek tersebut.
Kekecewaan warga memuncak setelah adanya pernyataan pemerintah pusat yang menyebut proyek PSEL tetap akan dibangun di kawasan Tamalanrea. Pernyataan itu memicu keresahan masyarakat di sejumlah wilayah yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan.
Warga dari Mula Baru, Bontoa, Akasia, Alamanda hingga Tamalalang mengaku khawatir terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang berpotensi muncul apabila proyek tersebut tetap dipaksakan berjalan.
Sebagai bentuk protes, GERAM PLTSa resmi melayangkan surat kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, guna meminta audiensi sekaligus penjelasan terbuka terkait posisi pemerintah kota terhadap proyek tersebut.
Koordinator Aliansi GERAM PLTSa, H. Akbar Adhy, mengatakan masyarakat hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi dari Pemkot Makassar setelah adanya pernyataan pemerintah pusat mengenai kelanjutan proyek itu.
“Pernyataan bahwa lokasi PSEL tetap akan dibangun di Tamalanrea menimbulkan kegelisahan besar di tengah masyarakat. Sampai hari ini kami belum melihat adanya penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Makassar terkait sikap mereka,” ujar Akbar Adhy, Kamis dalam keterangan persnya kepada Suara Indonesia, Rabu (11/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya hadir menjadi penengah dan memastikan masyarakat tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup warga.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton, sementara dampak proyek justru akan mereka rasakan langsung. Warga hanya ingin didengar sebelum keputusan besar diambil,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal mendasar agar polemik yang berkembang tidak semakin memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Selain meminta audiensi dengan wali kota, warga juga mendesak Pemkot Makassar membuka secara transparan hasil komunikasi dengan pemerintah pusat serta pihak perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut, yakni PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS).
GERAM PLTSa menilai pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar sebelum melanjutkan proyek yang dinilai sensitif tersebut.
Di sisi lain, warga berharap Pemkot Makassar tidak sekadar diam melihat meningkatnya keresahan masyarakat. Mereka meminta pemerintah segera turun langsung menemui warga untuk memberikan penjelasan resmi terkait status dan arah kebijakan proyek PSEL di Tamalanrea.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Makassar terkait permintaan audiensi maupun tuntutan warga yang menolak pembangunan PSEL di Tamalanrea. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Arya Rahmansyah |
| Editor | : Alfiana Putri |
